Home / Narasi Islam / Hukum

Hukum

Pandangan Hukum tentang Memukul dalam Pendidikan

Semangat pendidikan nasional dan pandangan Islam terlihat bertentangan dengan hukum yang melindungi anak. Hal ini tentu menimbulkan kebuntuan bagi para guru dan seluruh civitas akademik dari tingkat satuan pendidikan hingga kementerian. Bahkan, pernyataan Mendikbud yang dikutip dari BBC.com yang mengatakan bahwa “sanksi fisik dapat ditoleransi” menuai banyak protes.

Baca selengkapnya »

Urgensi Judicial Review Pasal Perzinaan, Perkosaan, dan Perbuatan Cabul Sesama Jenis Dalam KUHP

Keberlakuan Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285 dan Pasal 292 di dalam KUHP saat ini (pasal terkait perzinaan, perkosaan, dan perbuatan cabul sesama jenis, red.) harus ditinjau agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan harus disesuaikan berdasarkan amanat konstitusi agar mampu memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca selengkapnya »

Etika Penegak Hukum

Al-Qur’an menyinggung penegak hukum diperintahkan untuk adil dan konsisten pada kebenaran. Hal ini merupakan refleksi etika penegak hukum, khususya penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi. Konsep etika penegakkan hukum dalam Al-Qur’an berlandaskan pada nilai al-qisth (kesamaan), al-‘adl (keadilan) dan al-bir (kebaikan). Berlaku adil dilakukan dalam keadaan apapun.

Baca selengkapnya »

LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, di mana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum; Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas menyatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia.

Baca selengkapnya »

Sanksi Tegas untuk Pelaku Seks Bebas

Harus ada perlindungan nyata yang diberikan negara pada warga agar terhindar dari seks bebas dan bahayanya. Salah satunya merumuskan kembali aturan sanksi yang menyangkut tentang prilaku seks bebas atau perzinaan. Seks bebas atau perzinaan hendaknya dapat dikatagorikan sebagai sebuah pelanggaran atau tindakan pidana yang dapat dijerat dengan hukum. Maka oleh karena itu perlu perangkat hukum yang berisi sanksi tegas dan memiliki efek jera dalam menghindari prilaku seks bebas tersebut. Kita berharap pada anggota dewan yang terpilih agar dapat memikirkan dan merumuskan saksi hukum tersebut sebagai sandaran hukum dalam menyelesaikan perkara seks bebas atau perzinaan. Pemimpin bertanggung jawab dalam hal ini, tidak hanya pada rakyatnya tetapi juga pada Tuhannya.

Baca selengkapnya »

Hukum Plus Hikmah

Di negeri tercinta ini, mungkin banyak yang mengerti hukum, tapi pertanyannya ialah apakah hukum sudah benar-benar ditegakkan, kalau pun ditegakkan, apa sudah bijak dan santun?. Masyarakat sangat butuh figur-figur seperti Mu`adz bin Jabal, yang menguasai dan piawai hukum, tapi tetap menyampaikan, menegakkannya dengan cara santun, sehingga tak mengherankan jika banyak masyarakat yang kagum. Hukum memang perlu dan sangat penting ditegakkan, tapi yang lebih penting lagi hukum harus dibungkus dengan cara yang bijak dan santun. Disampaikan dengan cara sebijaksana mungkin, dan melalui tahapan-tahapan yang memungkinkan orang untuk melakukannya secara optimal.

Baca selengkapnya »