Topic
Home / Berita / Internasional / Asia / Entitas Zionis Akan Terapkan UU Sumpah Setia yang Rasialis

Entitas Zionis Akan Terapkan UU Sumpah Setia yang Rasialis

Ilustrasi (inet)

dakwatuna.com – Al-Quds. Pemerintah Zionis pimpinan Benyamin Netanyahu, Ahad (10/10) menyetujui dfrat amandemen undang-undang kewarganegaraan Israel yang mewajibkan setiap wakil rakyat berkebangsaan Zionis, apapun agamanya dengan melakukan sumpah setia terhadap Negara Israel sebagai Negara yahudi demokratis.

Dalam penjelasannya yang dikeluarkan kantor perdana menteri Israel menyebutkan, sebanyak 22 menteri mendukung amandemen ini, semantara hanya delapan orang saja yang menolak. Amandemen undang-undang masih butuh persetujuan dari sepertiga anggota dewan Knesset untuk bisa dijalankan.

Draft perubahan undang-undang diajukan partai Baitunya yang sangat radikal pimpinan Evigdor Lieberman. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan, semua bangsa Arab yang lahir di dalam wilayah Palestina jajahan 48 harus melakukan sumpah setia dan pengabdian di dinas militer Yahudi atau lainya.

Sebelum mengadakan voting di kalangan cabinet, Netanyahu berkata, sumpah ini akan memelihara semangat dan pendasaran Negara yahudi. Tidak ada Negara yang benar-benar demokratis di Timur Tengah selain Israel. dan tidak ada Negara yahudi di dunia kecuali Israel. ia akan menentukan bagi siapa yang ingin menjadi warga Negara Israel, ia harus mengumumkan sumpah setianya pada Negara Israel, sebagai Negara yahudi demokratis.

Amandemen UU ini mendapat kritikan keras dari warga Palestina di wilayah jajahan yang merupakan seperlimanya dari penduduk Israel. Mereka menganggap undang-undang tersebut sangat rasialis. UU ini membidik warga Palestina agar keluar dari wilayah miliknya di Palestina jajahahn 48. (asy/pip)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 10.00 out of 5)
Loading...

Tentang

Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Palestina Tolak Rekonsiliasi Tanpa Kemerdekaan

Figure
Organization