Arsip Kata Kunci: RUU

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) DPR Malik Haramain mengatakan, akan segera mengesahkan UU tersebut paling lambat bulan depan. Menurut Malik, Ormas yang melakukan pelanggaran akan disanksi dengan pencabutan bantuan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) kini sudah sampai pada babak akhir pembahasan di DPR RI. RUU tersebut ditargetkan selesai dibahas Februari 2013. "RUU JPH sudah memasuki babak akhir pembahasan. Ada dua poin yang krusial, yaitu tentang Badan atau Lembaga Penjamin Produk Halal dan sifat dari pendaftaran produk halal itu sendiri," kata Nasir Djamil, Selasa (22/1/2013).

Melalui Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH), dikatakan Nasir, sistem pengawasan terpadu, terencana, dan menyeluruh bisa diciptakan. Dan negara menjadi aktor utama yang berwewenang serta bertanggungjawab dalam mengatur peredaran produk-produk tersebut.

RUU Jaminan Produk Halal (JPH) tengah dibahas DPR. RUU itu menjadi penting karena memberikan kepastian kehalalan bagi konsumsi masyarakat, terutama umat muslim sebagai komponen terbesar di Indonesia. Untuk itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap mengawal RUU tersebut hingga disahkan.

Anggota Pansus RUU Desa FPKS DPR RI Hermanto menyatakan PKS tetap akan komitmen untuk mengawal pembahasan RUU Desa. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Sejak awal pembahasan RUU Desa ini dibahas, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa Desa memiliki posisi strategis di dalam mewujudkan cita-cita bangsa yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Ditemukannya campuran daging babi pada bakso yang dijual dalam kios di daerah Cipete membuat para pecinta bakso cemas. Mereka khawatir jika ternyata banyak penjual bakso yang melakukan hal serupa.

Usulan RUU Anti Minuman Beralkohol, menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jangan disalah-artikan sebagai keinginan dan kepentingan sebagian umat Islam semata. Sekretaris Fraksi PPP Muhammad Arwani Thomafi menyatakan tuntutan dibentuknya UU tentang Larangan Minuman Beralkohol lebih dikarenakan bahaya minuman keras dalam kehidupan manusia.

Regulator berencana untuk mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk melakukan pemisahan atau spin off unit usaha syariah bagi perusahaan asuransi. Rencana tersebut termuat dalam salah satu pasal Rancangan Undang-Undang (RUU) Usaha Perasuransian yang rencananya akan mulai dibahas oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun depan.

Ketua Majelis Ulama Islam (MUI), Maruf Amin mengatakan, sudah menjadi tugas MUI dalam memberi sertifikasi produk halal sebuah produk. Namun, untuk masalah labelisasi, pengawasan dan penindakan sanksi ada pada pemerintah.

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) dengan pemerintah sepakat perlunya pengaturan khusus ormas yang di dalamnya ada unsur asing. Yang dimaksud adanya unsur asing tersebut ada tiga indikasinya.