Home / Arsip Kata Kunci: RUU (halaman 8)

Arsip Kata Kunci: RUU

Pengesahan RUU Produk Halal Ditunda

Anggota Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria menegaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal mundur lantaran belum mencapai kata sepakat apakah aturan ini akan diterapkan secara sukarela atau tidak. "Belum final karena memang ada kaitannya dengan penerapan aturan ini apakah voluntary atau sukarela ataukah mandatory," ujarnya, Sabtu (22/10).

Baca selengkapnya »

RUU Jaminan Produk Halal Tertahan di Komisi VIII

Meski telah disahkan dalam pleno Badan Legislatif pada Senin (26/9), namun draft perbaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) belum digarap Komisi VIII DPR RI. Padahal saat pleno, Ketua Baleg Ignatius Mulyono menawarkan ke Komisi VIII DPR sebagai pengusul RUU agar memperbaiki dan menampung semua catatan fraksi-fraksi terlebih dulu, baru kemudian dibawa lagi ke Baleg untuk disahkan.

Baca selengkapnya »

Kritisi Terhadap RUU Intelijen

Saya ingin mengkritisi RUU Intelijen yang saya tidak terlibat membahasnya di Komisi 1 DPR RI. Saya baru dengar sedikit pagi ini. RUU Intelijen ini sangat berbahaya kalau hanya mau memikul maksud tertentu. Ada udang di balik batu. Kalau RUU Intelijen disepakati, ke depan, BIN hanya akan mengurus teroris dan mendengar soal teroris. Bukankah Intelijen itu alat dengar? Masalahnya apa yang mau di dengar oleh negara? Salah satunya apa yang dianggap ancaman RUU Intelijen.

Baca selengkapnya »

RUU Jaminan Produk Halal Kembali Dibahas

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bakal kembali membahas Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) tanggal 21 dan 28 September mendatang. Kehadiran RUU ini diharapkan memberikan jaminan kepada konsumen atas produk-produk yang beredar dan dikonsumsi di negeri ini. Anggota Komisi VIII DPR RI Ahmad Subaidi mengungkapkan, diundangkannya jaminan produk halal oleh dewan, atas dasar pertimbangan keamanan konsumen.

Baca selengkapnya »

PKS Dorong RUU PPP Beri Sanksi Penimbun Sembako

Regulasi yang mengatur penimbunan komoditas pangan dinilai masih lemah. Pemerintah pun dalam persoalan ini sepertinya kesulitan melakukan identifikasi pelanggaran. Terbukti, regulasi yang secara spesifik melarang atau sampai menetapkan penimbunan komoditas pangan sebagai tindak pidana memang sampai saat ini tidak ada. Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Rofi' Munawar mengingatkan, regulasi terakhir yang berkaitan dengan penimbunan barang yang bersifat umum itu ada pada Undang Undang Darurat Republik Indonesia 17/1951 Tentang Penimbunan Barang.

Baca selengkapnya »

Pembahasan RUU Intelijen masih Panjang

Ketua Komisi I DPR dari F-PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan, proses penggodokan Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara masih panjang dan belum akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Ia menegaskan, DPR tetap berupaya meminimalkan kewenangan intelijen yang kontroversial. Hal itu dikemukakan Mahfudz saat ditemui sebelum rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (11/7).

Baca selengkapnya »

Zakat Bakal Jadi Solusi Masalah Bangsa

Rancangan Undang-undang revisi atas Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang zakat akan mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut Ketua Umum Badan Zakat Nasional, Didin Hafidhuddin, ada tiga poin pokok yang terangkum dalam RUU tersebut yaitu penataan kelembagaan, intensif zakat pengurang pajak, dan sanksi administratif,

Baca selengkapnya »