Arsip Kata Kunci: RUU

Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bandung Raya menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Intelijen (RUU) menjadi UU. Mahasiswa menilai, RUU intelijen akan melahirkan praktik pembungkaman penguasa terhadap rakyat seperti yang pernah dilakukan Rezim Orde Baru.

Meski telah disahkan dalam pleno Badan Legislatif pada Senin (26/9), namun draft perbaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) belum digarap Komisi VIII DPR RI. Padahal saat pleno, Ketua Baleg Ignatius Mulyono menawarkan ke Komisi VIII DPR sebagai pengusul RUU agar memperbaiki dan menampung semua catatan fraksi-fraksi terlebih dulu, baru kemudian dibawa lagi ke Baleg untuk disahkan.

Saya ingin mengkritisi RUU Intelijen yang saya tidak terlibat membahasnya di Komisi 1 DPR RI. Saya baru dengar sedikit pagi ini. RUU Intelijen ini sangat berbahaya kalau hanya mau memikul maksud tertentu. Ada udang di balik batu. Kalau RUU Intelijen disepakati, ke depan, BIN hanya akan mengurus teroris dan mendengar soal teroris. Bukankah Intelijen itu alat dengar? Masalahnya apa yang mau di dengar oleh negara? Salah satunya apa yang dianggap ancaman RUU Intelijen.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bakal kembali membahas Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) tanggal 21 dan 28 September mendatang. Kehadiran RUU ini diharapkan memberikan jaminan kepada konsumen atas produk-produk yang beredar dan dikonsumsi di negeri ini. Anggota Komisi VIII DPR RI Ahmad Subaidi mengungkapkan, diundangkannya jaminan produk halal oleh dewan, atas dasar pertimbangan keamanan konsumen.

Regulasi yang mengatur penimbunan komoditas pangan dinilai masih lemah. Pemerintah pun dalam persoalan ini sepertinya kesulitan melakukan identifikasi pelanggaran. Terbukti, regulasi yang secara spesifik melarang atau sampai menetapkan penimbunan komoditas pangan sebagai tindak pidana memang sampai saat ini tidak ada. Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Rofi' Munawar mengingatkan, regulasi terakhir yang berkaitan dengan penimbunan barang yang bersifat umum itu ada pada Undang Undang Darurat Republik Indonesia 17/1951 Tentang Penimbunan Barang.

Ketua Komisi I DPR dari F-PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan, proses penggodokan Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara masih panjang dan belum akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Ia menegaskan, DPR tetap berupaya meminimalkan kewenangan intelijen yang kontroversial. Hal itu dikemukakan Mahfudz saat ditemui sebelum rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (11/7).

"RUU Kerukunan Umat Beragama belum akan dibahas pada tahun 2010 dan kemungkinan besar baru akan dibahas pada 2011," kata Kepala Puslitbang Agama Kementerian Agama Abdurrachman Mas`ud dalam acara "Deputy Meets The Press" yang diselenggarakan Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta, Kamis.

Rancangan Undang-undang revisi atas Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang zakat akan mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut Ketua Umum Badan Zakat Nasional, Didin Hafidhuddin, ada tiga poin pokok yang terangkum dalam RUU tersebut yaitu penataan kelembagaan, intensif zakat pengurang pajak, dan sanksi administratif,

Komisi VIII DPR RI berharap pembahasan RUU Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dikembalikan kepada Komisi VIII, bukan lintas komisi. "Mudah-mudahan diserahkan ke komisi karena teman-teman sudah siap. Artinya bukannya di Komisi VIII merasa mengetahui, tetapi lebih intens bergelut dengan hal-hal itu. Karena memang pakarnya," kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding.