Arsip Kata Kunci: RUU

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan sikap sebagai berikut: Menolak RUU Ormas yang memaksakan keinginan menerapkan asas tunggal Pancasila dan mengabaikan asas lainnya yang seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai hak keadilan masyarakat.

Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) baru tidak lebih baik dari UU No 8/1985 yang jauh dari iklim demokrasi di Indonesia. Kian kondusifnya dinamika demokrasi, pembahasan RUU Ormas perlu mempertimbangkan tatanan positif bangsa. Jika pemerintah dan DPR memaksakan mengesahkannya, maka yang muncul adalah pemeberangusan civil society dan penghangusan demokrasi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor presiden, Istana Negara Jakarta, Rabu (3/4/2013). Ketua MUI Ma'ruf Amin yang didampingi sembilan pimpinan MUI lainnya mengatakan, selama pemerintahan SBY, sejumlah UU telah disahkan. Seperti UU Perbankan Syariah, UU Pornografi hingga SKB 3 Menteri terkait Ahmadiyah.

Fraksi PKS terus berupaya agar seluruh fraksi di DPR setuju untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RUU PPP) yang merupakan untuk payung hukum peningkatan kesejahteraan petani. Demikian disampaikan Politisi PKS Tamsil Linrung yang juga Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU PPP dalam diskusi publik RUU PPP di Jakarta, Kamis (28/03).

pasal 18 ayat 2 huruf b UU 23 Tahun 2011 menyatakan, izin yang diberikan untuk membentuk LAZ mengharuskan LAZ terdaftar sebagai ormas dan berbentuk badan hukum

Busyro menegaskan, pemerintah seharusnya menggandeng KPK dalam pembahasan RUU KUHAP ini. Di samping itu juga menggandeng unsur masyarakat sipil.

Pembahasan Rancangan Undang-undang organisasi kemasyarakatan (RUU ormas) yang cukup lama dan alot, sudah mencapai klimaksnya pada Jumat (8/3) malam pukul 11.00 Wib di Cikopo, Jabar. RUU sudah masuk pembahasan di tingkat Tim Perumus.

Rancangan Undang-undang (RUU) Ormas jangan sampai mengancam kebebasan warga negara untuk berkumpul dan berserikat. Konstitusi sendiri menjamin setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat. "Kebebasan berkumpul dan berserikat setiap warga negara dijamin oleh konstitusi," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Selasa (5/3)

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan DPR RI, khususnya Komisi VIII DPR RI bisa mengakomodasi sikap Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal itu dikatakan oleh Khatibul di Jakarta, Sabtu, terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi VIII DPR RI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah tidak mengambilalih proses sertifikasi halal. Pemerintah sebaiknya berperan dalam melakukan sosialisasi hingga regulasi dan pengawasan. Demikian diungkapkan Ketua MUI KH Amidhan saat bersilaturahim dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Rabu (13/2) di Gedung DPR.