Arsip Kata Kunci: RUU

Ketua Majelis Ulama Islam (MUI), Maruf Amin mengatakan, sudah menjadi tugas MUI dalam memberi sertifikasi produk halal sebuah produk. Namun, untuk masalah labelisasi, pengawasan dan penindakan sanksi ada pada pemerintah.

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) dengan pemerintah sepakat perlunya pengaturan khusus ormas yang di dalamnya ada unsur asing. Yang dimaksud adanya unsur asing tersebut ada tiga indikasinya.

Perusahaan penghasil vaksin, PT Bio Farma mengapresiasi langkah pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat labelisasi halal melalui RUU Jaminan Produk Halal. Seraya berharap, pemerintah bisa mendorong pembuatan bahan baku vaksin di tanah air.

Anggota Komisi III Fraksi PKS Indra mendukung aksi masyarakat memboikot produk The Walt Disney Company milik orang Yahudi. Dia juga mendesak pemerintah saatnya menindak tegas LSM asing seperti RAN (Rainforest Action Network) yang dituding kerap intervensi dan kampanye negatif terhadap produk Indonesia.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) akan tetap menolak RUU Keamanan Nasional (Kamnas) jika ternyata tidak ada perubahan serta tidak mengakomodasi aspirasi publik. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid dari Mekkah Rabu, (24/10/2012).

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, mengusulkan agar pekerja media memiliki saham industri penyiaran. "Dalam menanggapi RUU Penyiaran yang akan dibahas dengan pemerintah, Fraksi PKS menyatakan setuju agar RUU Penyiaran inisiatif DPR dapat dibahas dengan pemerintah dengan beberapa masukan tambahan," ujar Al Muzzammil, Selasa.

Meski belum menyatakan sikap, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mengantisipasi Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) terkait adanya pasal-pasal yang dapat mengancam kehidupan berdemokrasi di tanah air. PKS baru akan tentukan sikap setelah mendengarkan pembahasan dari pemerintah, Selasa (23/10), dalam rapat pleno Pansus RUU Kamnas.

RUU Kamnas (Keamanan Nasional) yang tengah digodok di DPR dinilai sementara pihak bisa mengancam kebebasan dan demokrasi. Atas hal ini, PKS selaku partai yang menolak RUU Kamnas, melakukan critical review terhadap RUU Kamnas. Dalam critical review yang digelar hari ini (22/10), Fraksi PKS juga mengundang berbagai kelompok masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan audiensi dengan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hari ini, Senin (22/10). Hal ini terkait dengan rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Anggota Pansus RUU Desa dari FPKS Hermanto menyambut baik disyahkannya RUU Pangan pada Rapat Paripurna DPR RI Kamis (18/10). Keberadaan UU Pangan ini menunjukan bahwa bangsa ini mempunyai empat pilar kebijakan pangan nasional, yakni: kedaulatan pangan dan kemandirian pangan sebagai landasan filosofis (ruh), serta ketahanan pangan dan kemananan pangan sebagai ukuran kinerja yang bertujuan untuk menghasilkan perseorangan dan masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.