Home / Arsip Kata Kunci: RUU (halaman 7)

Arsip Kata Kunci: RUU

FPKS Pertahankan Pasal Halal RUU Pangan

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan kehalalan merupakan wujud dari kedaulatan pangan. Untuk itu, pasal tentang halal dalam RUU Pangan tetap kita pertahankan. Sehingga masyarakat menjadi terlindungi dan nyaman dalam mengkonsumsi pangan. Apalagi pangan ini adalah menyangkut kebutuhan pokok sehari-hari yang berkesinambungan.

Baca selengkapnya »

RUU KKG, Kebijakan Galau!

Tidak benar, bahwa wanita di seluruh dunia ini dianggap tertindas dan tidak diperlakukan adil. Jika melihat dasar biologis dan implikasi sosialnya, ternyata Islam tidak hanya membela wanita tertindas, tapi juga mendudukkan wanita pada posisinya yang sesuai. Meletakkan sesuatu pada tempatnya disebut Adil dalam Islam.

Baca selengkapnya »

Ulama di Lampung Kritisi RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender

Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender dikritisi sejumlah ulama di Bandar Lampung. RUU itu dinilai berpotensi bertentangan dengan syariat Islam. Hal itu diungkapkan sejumlah ulama dari berbagai kabupaten/kota di Lampung dalam acara silaturahmi para ulama dengan Anggota DPR KH Abdul Hakim, anggota DPD RI Ahmad Jajuli, dan anggota DPRD Provinsi Lampung di Aula Kanwil Kementrian Agama Provinsi Lampung, Kamis (19/4/2012).

Baca selengkapnya »

RUU Kesetaraan Gender Bukan untuk Perempuan

Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) menuai kritis pedas dari para aktivis organisasi Islam. Kontennya dinilai membawa misi liberalisasi dan tak sesuai syariat Islam. "Pembagian peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada budaya, tetapi berdasarkan wahyu yang bersifat lintas zaman dan budaya,"ujar anggota Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Henri Sholahuddin saat mengawali diskusi bertajuk RUU KKG: Bertentangan Dengan Islam, Berbahaya Dan Merusak, Kamis (19/4).

Baca selengkapnya »

RUU JPH untuk Memperkuat Jaminan Negara

K.H. Jazuli Juwaini, Lc.,MA., anggota Komisi VIII DPR RI menyatakan bahwa terwujudnya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) yang akan disahkan menjadi Undang-undang harus menjadi momentum untuk lebih memperkuat jaminan Negara atas berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat, agar terjamin kehalalan dan kesehatannya. Jaminan ini khususnya ditujukan kepada umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini, sehingga merasa tenang, aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk-produk yang beredar di pasar, sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya.

Baca selengkapnya »

Muhammadiyah Dukung RUU Ormas

Muhammadiyah menyatakan dukungannya terhadap RUU Ormas yang saat ini sedang digodok di DPR. Menurut salah satu salah satu organisasi Islam tertua tersebut, RUU tersebut penting sebagai jaminan kepastian serta perlindungan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

Baca selengkapnya »

RUU Pangan Mulai Dibahas

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan RUU Pangan hari ini (26/1) malam pukul 19.00 WIB mulai dibahas. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut setelah pekan lalu Pemerintah menyerahkan 776 DIM (Daftar Inventaris Masalah) RUU Pangan. RUU ini merupakan revisi atas Undang-undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Komisi IV telah mengagendakan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang akan melakukan pembahasan bersama pemerintah.

Baca selengkapnya »
Organization