Setelah mengkaji dengan seksama Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU-KKG), berdasarkan draft yang dibuat Panja DPR (Timja/24/ Agustus/2011) – naskah terlampir – maka kami menyatakan sikap sebagai berikut.
Baca selengkapnya »Terkait RUU JPH, MUI Berharap Tetap sebagai Otoritas Sertifikasi Halal
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam sepakat berperan dalam sertifikasi halal dalam rancangan undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH). Karenanya, otoritas sertifikasi produk halal ada di tangan MUI. Pasalnya, MUI telah memiliki standar halal di sejumlah bidang yang sesuai dengan hukum syar'i yang dapat diterima ulama dalam dan luar negeri.
Baca selengkapnya »Ulama di Lampung Kritisi RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender
Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender dikritisi sejumlah ulama di Bandar Lampung. RUU itu dinilai berpotensi bertentangan dengan syariat Islam. Hal itu diungkapkan sejumlah ulama dari berbagai kabupaten/kota di Lampung dalam acara silaturahmi para ulama dengan Anggota DPR KH Abdul Hakim, anggota DPD RI Ahmad Jajuli, dan anggota DPRD Provinsi Lampung di Aula Kanwil Kementrian Agama Provinsi Lampung, Kamis (19/4/2012).
Baca selengkapnya »RUU Kesetaraan Gender Bukan untuk Perempuan
Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) menuai kritis pedas dari para aktivis organisasi Islam. Kontennya dinilai membawa misi liberalisasi dan tak sesuai syariat Islam. "Pembagian peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada budaya, tetapi berdasarkan wahyu yang bersifat lintas zaman dan budaya,"ujar anggota Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Henri Sholahuddin saat mengawali diskusi bertajuk RUU KKG: Bertentangan Dengan Islam, Berbahaya Dan Merusak, Kamis (19/4).
Baca selengkapnya »Menuju UU Keserasian Gender
Menurut hemat penulis, dengan adanya ide perjuangan menuju keserasian gender sepatutnya para pemimpin, ulama, cendekiawan, organisasi sosial dan politik Islam dan masyarakat pada umumnya wajib memperjuangkan adanya RUU hingga menjadi UU yang mengakomodir keserasian gender.
Baca selengkapnya »RUU JPH untuk Memperkuat Jaminan Negara
K.H. Jazuli Juwaini, Lc.,MA., anggota Komisi VIII DPR RI menyatakan bahwa terwujudnya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) yang akan disahkan menjadi Undang-undang harus menjadi momentum untuk lebih memperkuat jaminan Negara atas berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat, agar terjamin kehalalan dan kesehatannya. Jaminan ini khususnya ditujukan kepada umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini, sehingga merasa tenang, aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk-produk yang beredar di pasar, sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya.
Baca selengkapnya »Muhammadiyah Dukung RUU Ormas
Muhammadiyah menyatakan dukungannya terhadap RUU Ormas yang saat ini sedang digodok di DPR. Menurut salah satu salah satu organisasi Islam tertua tersebut, RUU tersebut penting sebagai jaminan kepastian serta perlindungan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia.
Baca selengkapnya »RUU Pangan Mulai Dibahas
Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan RUU Pangan hari ini (26/1) malam pukul 19.00 WIB mulai dibahas. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut setelah pekan lalu Pemerintah menyerahkan 776 DIM (Daftar Inventaris Masalah) RUU Pangan. RUU ini merupakan revisi atas Undang-undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Komisi IV telah mengagendakan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang akan melakukan pembahasan bersama pemerintah.
Baca selengkapnya »Diskusi Publik: RUU Ormas di Mata Ormas Islam
Fraksi PKS mengadakan diskusi bertajuk ‘RUU Ormas di Mata Ormas Islam’ di Ruang Rapat Komisi XI, Gd Nusantara I Lt 1, Jum'at (2/12). Bertindak sebagai pembicara dalam diskusi ini, Dr. A. Hanief Saha Ghafur (Wasekjen PBNU), Dr. Abdul Fattah Wibisono (Ketua PP Muhammadiyah), KH. Syuhada Bahri (Ketua Umum DDII) dan KH. Nurhasan Zaidi (Ketua Umum DPP PUI).
Baca selengkapnya »Pengesahan RUU Produk Halal Ditunda
Anggota Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria menegaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal mundur lantaran belum mencapai kata sepakat apakah aturan ini akan diterapkan secara sukarela atau tidak. "Belum final karena memang ada kaitannya dengan penerapan aturan ini apakah voluntary atau sukarela ataukah mandatory," ujarnya, Sabtu (22/10).
Baca selengkapnya »