Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Sohibul Iman meminta pemerintah lebih serius mengalokasikan pasokan gas untuk domestik, menyusul adanya kesiapan Plan of Further Development (POFD) atau rencana pengembangan lanjutan untuk lapangan gas Tangguh Train 3 di Papua.
Baca selengkapnya »PKS: Pemerintah Menciptakan Perbudakan Modern
Hari ini, Rabu (3/10), kaum buruh melakukan aksi mogok dan demo di berbagai wilayah di Indonesia. Aksi kali ini sebagai respon atas banyaknya persoalan ketenagkerjaan yang tidak tertangani dengan baik oleh Pemerintah dalam hal ini Kementrian Ketenagakerjaan, terutama mengenai penghapusan sistem outsourcing atau kerja kontrak dan upah murah.
Baca selengkapnya »Pemerintah Jual Sukuk Rp 631 Miliar
Melalui lelang surat berharga syariah negara (SBSN), Pemerintah menjual sukuk negara sebesar Rp 631 miliar. Hal itu dilakukan (SBSN) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2012. Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Rabu (3/10) menyebutkan, lelang penjualan lima seri sukuk negara dilaksanakan pada Selasa (2/10) dengan jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp 1,4 triliun.
Baca selengkapnya »Pemerintah Berencana untuk Melarang Dana Talangan Haji
Kementerian Agama kembali melakukan pembenahan dalam pelaksanaan ibadah haji. Kementerian yang dipimpin Suryadarma Ali ini berencana menghentikan praktik dana talangan haji yang diberikan oleh perbankan syariah. Alasannya, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip haji yakni untuk mereka yang mampu.
Baca selengkapnya »NU Tetap Proporsional Menilai Kinerja Pemerintah
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H As’ad Said Ali mengungkapkan, NU akan tetap proporsional dalam menilai kinerja pemerintah. Menurut dia, NU mendukung beberapa program pemerintah, namun pada beberapa hal NU tetap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.
Baca selengkapnya »Pemerintah Didesak Naikkan Anggaran Penanganan Kemiskinan
Fraksi PKS DPR RI mendorong pemerintah menaikkan anggaran penanganan kemiskinan mengingat saat ini masih ada 27 juta lebih masyakat miskin yang belum ter-cover jaminan sosial. "Hingga 2013, pemerintah baru mampu mengcover 8 persen dari jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 30,02 juta per Maret 2011. Sisanya lebih dari 27 juta warga miskin belum mendapatkan jaminan sosial berupa BLT bersyarat ini," kata Abdul Hakim, Sekretaris FPKS DPR RI di Jakarta, Jumat (7/9).
Baca selengkapnya »Al-Irsyad Al-Islamiyyah: Pemerintah Harus Evaluasi Aliran-Aliran di Indonesia
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Al-Irsyad Al-Islamiyah, Abdullah Jaidi, menilai pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap aliran-aliran Islam yang ada di Indonesia. Menurutnya, tantangan keberagaman keyakinan akhir-akhir ini mengusik ketenangan umat beragama di beberapa daerah di Indonesia.
Baca selengkapnya »NU Desak Pemerintah Bentuk TPF Independen untuk Kasus Sampang
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengutuk kekerasan terhadap kelompok Syiah di Desa Nangkerenang Kecamatan Omben Sampang, Madura, Jawa Timur, Minggu (26/8) oleh sekelompok warga. Karena itu, Wakil Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf mendesak aparat keamanan menindak tegas para pelaku dengan menggandeng tokoh masyarakat setempat, agar anarkisme itu tidak terulang lagi.
Baca selengkapnya »Irwan Prayitno Desak Pemerintah Pusat Manfaatkan Panas Bumi Sumbar
Ada banyak tempat panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP), yang selama ini hanya dibiarkan begitu saja. Di Sumatera Barat ada 17 lokasi geothermal, dan yang terbanyak itu di Kabupaten Solok Selatan ada lebih kurang 5 lokasi potensi PLTP dan salah satunya di Liki Pinangawan Muaro Labuh milik PT Supreme Energy Muaro Labuh (PT SEML).
Baca selengkapnya »Produksi Kedelai Lokal Bagus Tapi Tata Niaga Pemerintah Buruk
Selama ini, sebenarnya produksi kedelai lokal sangat bagus. Namun petani tidak pernah mendapatkan manfaat dari capaian tersebut. "Hal ini terjadi karena tata niaga yang buruk dari pemerintah menyebabkan kedelai lokal lebih mahal dibandingkan kedelai impor," kata Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ma'mur Hasanuddin, Jumat, 27/7.
Baca selengkapnya »