Arsip Kata Kunci: pemerintah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hal yang dipercaya oleh sebagian penganut asas demokrasi sebagai bentuk nilai universal dalam kehidupan. Nilai universal di sini memiliki arti bahwa tidak adanya batas ruang dan waktu, selanjutnya nilai-nilai universal tersebut dituangkan dalam berbagai macam bentuk instrumen. Salah satu instrumen yang digunakan yaitu melalui hukum.

Negara kita memang belum bisa disebut dengan Negara Islam. Tapi setidaknya ini jauh lebih baik ketimbang kita tidak punya Negara. Iya kan? Belum lagi ditambah dengan kebijakan pemerintah yang jelas-jelas sudah banyak memberikan manfaatnya buat Islam. Pesantren tumbuh di mana-mana, kebebasan untuk menjalankan ritual ibadah agama Islam juga dilindungi oleh Negara, partai-partai Islam diberi ruang yang besar untuk tumbuh dan berjuang, ormas-ormas Islam juga sangat dihargai, jilbab sudah menjamur di mana-mana, dan sederet kebaikan lainnya yang sudah Negara ini berikan kepada Islam.

Setiap perkawinan ditujukan untuk mencapai kesempurnaan dan keseimbangan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap suami istri wajib menjaga fitrah manusia dan kesakralan serta stabilitas pernikahan dalam rangka ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap suami istri senantiasa meningkatkan hubungan cinta dan kasih sayang, saling menasihati serta membangun kemitraan dalam mengokohkan keluarga.

Penetapan awal puasa Ramadhan 1433 H akan diputuskan melalui sidang itsbat yang akan digelar Kamis (19/7) di kantor Kementerian Agama Jakarta. "Ya,keputusan awal puasa Ramadhan kita tunggu pada sidang itsbat pada Kamis,” kata Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abdul Djamil, Rabu (18/7).

Kalangan Nahdlatul Ulama (NU) masih menunggu sidang isbat bersama pemerintah yang dijadwalkan 19 Juli. "NU bersama ormas Islam lainnya menunggu ketetapan bersama pemerintah mengawali puasa Ramadan 1433 H nanti," kata Ketua Lajnah Falakiah PBNU KH Ghozali Masrurie menjawab Media Indonesia di Jakarta, Rabu (4/7).

Salah satu instrumen pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran adalah dengan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk dengan tujuan untuk dapat menutupi defisit anggaran belanja negara. Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Firdaus menghimbau pemerintah untuk dapat mencari langkah-langkah strategis dalam mengatasi defisit anggaran dan tidak mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk guna menutup defisit anggaran belanja negara sebagai tambahan utang pemerintah.

Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin mendesak pemerintah agar persoalan Jardiknas dan E-Pembelajaran harus mendapat perhatian sangat serius. Sebab menurutnya, ICT for Education merupakan sesuatu yang sangat niscaya, bahkan menjadi harapan bagi terjadinya lompatan kualitas pendidikan di banyak negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia.

Untuk meningkatkan penetrasi pasar produk-produk halal Indonesia, pemerintah sudah semestinya memfasilitasi promosi produk tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, agar produk-produk asal Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.

Pemerintah akan melakukan lelang penjualan empat seri surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara berbasis proyek dengan target indikatif Rp1 triliun pada 22 Mei 2012. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin menyebutkan penjualan obligasi negara itu untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2012.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mustafa Kamal, menyatakan, pemerintah telah membebaskan biaya ujian masuk ke Perguruan Tinggi (PT) negeri dalam rangka melindungi masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan pendidikan yang layak. "Sistem penyelenggaraan pendidikan tetap menjadi perhatian pemerintah, termasuk para anggota DPR. Pembebasan biaya masuk ke PT negeri ini akan memberikan dampak positif dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia," kata Mustafa Kamal saat berada di Mamuju, Kamis (19/4).