Arsip Kata Kunci: pajak

Calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid bekomitmen untuk terus membela rakyat kecil. Mantan Ketua MPR RI itu menyatakan bahwa Ia dan PKS akan selalu berada di barisan paling depan dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil. Hal tersebut ia sampaikan saat menemui Keluarga Besar Warung Tegal (Warteg) yang terhimpun dalam Koperasi Warung Tegal (Kowarteg). Hidayat menyampaikan bahwa Ia adalah bagian dari rakyat. Dalam konteks Jakarta, Cagub nomor urut 4 itu akan mencabut perda tentang pajak warteg. Menurutnya, perda tersebut tidak memihak rakyat kecil.

Perbankan syariah diklaim dapat membantu pemerintah Australia dalam mengatasi kekurangan pendanaan infrastruktur. Perbankan syariah merupakan solusi terbaik bagi pemerintah Australia daripada menaikkan pajak yang menyulitkan masyarakat.

Pemerintah telah menerbitkan dua peraturan yang mengatur pengenaan pajak penghasilan atas kegiatan usaha pembiayaan syariah dan kegiatan usaha perbankan syariah. Peraturan yang pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah.

Anggota Komisi IV DPR Ma'mur Hasanuddin menilai menteri keuangan tidak mau membebaskan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) hanya berkelit belaka. Dengan alasan melanggar undang-undang, menteri keuangan enggan untuk membebaskan bagi UKM. Ma’mur cukup mengapresiasi usaha menteri koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan, dalam usahanya mengadvokasi pembebasan pajak untuk UKM kepada menteri keuangan.

Pelaku perbankan syariah Tanah Air mengharapkan adanya insentif pajak untuk nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah. Menurut Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Ventje Rahardjo, hal ini bisa menjadi salah satu cara mendorong pertumbuhan perbankan syariah ke depan.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi informasi, Mahfudz Siddiq, menyatakan, ancaman pemblokiran BlackBerry oleh pemerintah harus dilihat lebih luas dari sekadar soal pornografi. Research In Motion, penyelenggara Blackberry, juga diduga mengeruk untung tanpa membayar pajak.

dakwatuna.com – Yogyakarta, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) KH Didin Hafidhuddin berharap pemerintah dan DPR bisa mengadopsi pemikiran bahwa pembayaran zakat bisa menjadi pengurangan pajak yang harus dibayar warga negara. Ini berkaitan dengan revisi UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Didin, dengan mengadopsi pemikiran ini dalam perundang-undangan Indonesia, …

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan keberatannya mengenai usulan zakat sebagai salah satu unsur pengurang perhitungan pendapatan kena pajak. "Kalau yang sekarang ini dikaitkan dengan misalnya zakat dipakai sebagai dasar untuk pengurang pajak, itu kita berkeberatan untuk hal itu," tegasnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (16/9/2010).

Pemerintah tidak perlu khawatir kewajiban zakat sebagai pengurang pajak kelak dapat menyebabkan perolehan pajak pemerintah berkurang. Justru, menurut Direktur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Teten Kustiawan, kebijakan tersebut nantinya akan meningkatkan perolehan pajak pemerintah.

Ketua Tim Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Irfan Syauqi Beik mengatakan, kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika zakat menjadi instrumen pengurang pajak. "Jika kebijakan tersebut dapat dijalankan, maka dampak positifnya akan lebih besar," katanya dalam diskusi bertema "Sharing Informasi Pemberdayaan (SIP): Zakat Untuk Keadilan Sosial", di Jakarta, Jumat.