Arsip Kata Kunci: pajak

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengumumkan kesiapan dirinya untuk turun dari jabatan sebagai presiden.

Dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara, pertama adalah zakat yang wajib bagi setiap muslim yang mampu, dan yang kedua adalah pajak yang wajib bagi setiap warga negara. Meskipun demikian, kewajiban zakat dan kewajiban  pajak  memiliki dua porsi masing-masing.

Beberapa waktu yang lalu tersiar berita mengenai pertanyaan KH Syukron Makmun tentang tanah wakaf yang dikenai pajak kepada Presiden. Dalam keterangan pers di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/4/2017), ia menyatakan bahwa tanah wakaf yang dikelolanya dikenai pajak."Saya sendiri ditagih pajak, yang jumlahnya nanti istigfar mendengarnya," kata Syukron Makmun.

Amnesti Riba adalah menghapus bunga/kelebihan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Bagaimana melakukan Tax Amnesty sekaligus melakukan Riba Amnesty?

Semua yang salah menjadi benar, dan yang benar menjadi salah. Namun kita menilai semua itu baik-baik saja. Persis seperti menempatkan makanan di jamban. Kita mengambil makanan tersebut lalu melahapnya tanpa merasa jijik atau ada yang salah dengan hal tersebut. Jika untuk urusan mencari wadah makanan saja kita tak lulus, tidak perlu heran jika urusan mengelola negeri ini pun kita makin kehilangan arah.

Pemuda PUI mengungkapkan, melalui RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), pemerintah ingin repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dan mengampuni para pengemplang pajak demi peningkatan pajak. Alasan lain untuk menutupi kekurangan (shortfall) dengan mengerek pajak sebesar Rp 1.343 triliun di RAPBN-P 2016. Pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga non departemen pun telah dilakukan.

Anggota DPR RI Ecky Awal Mucharam mengemukakan lima alasan mengapa pengampunan pajak bukanlah kebijakan yang baik dan tepat. Hal ini disampaikannya ketika membacakan pendapat Fraksi PKS terhadap hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pengampunan Pajak dalam Rapat Paripurna DPR, Senin, (27/6/2016).

Terpenting dari semua itu adalah reformasi perpajakan. Mengutip Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS menyampaikan pandangannya di depan publik. "Tax amnesty tidak akan berhasil tanpa adanya reformasi perpajakan yang meliputi aspek regulasi, administrasi, dan institusi perpajakan."

Turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya dua orang pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang merupakan pegawai KPP Pratama dan KP2KP Sibolga, Sumut, pada saat menjalankan tugas negara yakni menagih utang pajak kepada Wajib Pajak (WP) pada hari Selasa kemarin (12/04/16). Mereka berdua adalah "Pahlawan Perpajhttp://www.dakwatuna.com/wp-admin/post-new.phpakan", meskipun sayangnya berita pembunuhan terhadap dua orang pegawai pajak ini seperti tenggelam. Tertutupi oleh berita tentang Ahok, kasus Sumber Waras, Reklamasi Teluk Jakarta dan lain-lain. Tak banyak media yang mau meliput dan menayangkan berita tragis ini, kalaupun ada cuma sepintas lalu saja. Sungguh menyedihkan...

Kembali pada tujuan mendasar dari Tax Amnesty, respons Wajib Pajak hendaknya dipahami pula sebagai sejenis respons atas segera berakhirnya era ketertutupan. Respons Wajib Pajak terhadap Tax Amnesty pasti tidak dapat dilepaskan dari fenomena segera berakhirnya era ketertutupan. Respons Wajib Pajak terhadap Tax Amnesty adalah respons yang terkait dengan segera dimulainya era keterbukaan informasi.