Arsip Kata Kunci: pajak

Berdasarkan saksi mata menyebutkan, tentara Zionis dengan kekuatan besar menyerbu apartemen Menarah yang terletak di wilayah Tel Ful berhadapan dengan istana Raja Husen. Di sana mereka menangkap 25 warga dan membawanya ke pusat penampungan di sebelah barat Al-Quds untuk diinterogasi.

Jika engkau bersedia untuk menerima takdir kesepian sebagai pajak bagi keunikan, maka niscaya masyarakat juga akan membayar harga yang sama: kelak mereka akan merasa kehilangan. (Anis Matta). Hanya membutuhkan sedikit waktu saja untuk kembali merenungkan jejak-jejak kepahlawanan yang pernah singgah di lembaran sejarah manusia.

Pelaporan pajak tahunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta kedua anaknya, Agus Harimurti dan Edhie “Ibas” Baskoro, menimbulkan tanda tanya. Dalam dokumen yang menunjukkan Surat Pemberitahuan (SPT) SBY dan kedua anaknya, yang berhasil didapatkan The Jakarta Post, tidak menyebutkan detail sejumlah penghasilan yang didapatkan sepanjang tahun 2011.

Israel kembali menunjukkan ketidaksenangannya dengan keberhasilan Palestina yang diakui sebagai negara pemantau non-anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB). Negara Yahudi itu menahan penghasilan pajak yang dimiliki oleh Palestina. Israel mengklaim akan menggunakan uang pajak Palestina untuk membayar utang kepada mereka. Tetapi menurut pihak otoritas Palestina, kini mereka tidak akan bisa menggunakan dana tersebut untuk membayar gaji karyawan pemerintah.

Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) mendorong masyarakat mengkritisi penyaluran dana hasil pajak, terutama dari sektor Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang hingga saat ini belum tepat sasaran.

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdatul Ulama di pondok pesantren Kempek Kabupaten Cirebon menguatkan hasil kesepakatan bersama nahdliyin minta uang pajak dari masyarakat tidak dikorupsi. Maswan Hardi perwakilan Nahdliyin dari Jakarta kepada wartawan di Cirebon, Senin (17/9) menuturkan, selama ini uang pajak yang dikelola oleh pemerintah harus ditinjau ulang.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit Dirjen Pajak. Pasalnya, banyak uang dari hasil pajak yang di korupsi. "Kita minta BPK Pak Ali Masykur Moesa, coba untuk berapa uang pajak yang dikemplang oleh koruptor," ujar Kang Said, saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU, di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Sabtu (15/9/2012).

Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas'udi tidak setuju dengan wacana memboikot membayar pajak.Aksi itu dinilai jauh lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Pernyataan itu dikemukakan masdar seusai berbicara dalam Peringatan Satu Dekade Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (10/9).

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai civil society terbesar di Indonesia menanggapi serius terjadinya korupsi besar-besaran, termasuk diantaranya perpajakan. Persoalan wajib tidaknya warga negara membayar pajak akan dibahas di forum bahtsul masail dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU mendatang.

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama akan membahas berbagai persoalan aktual dari sudut hukum agama, di antaranya hukum tentang kewajiban membayar pajak. "Hukum kewajiban membayar pajak ini kita angkat terkait adanya fakta terjadinya korupsi besar-besaran di sektor pajak. Apakah kita tetap wajib membayar atau tidak," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat berbincang dengan kalangan pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa malam.