Arsip Kata Kunci: miras

penjualan minuman beralkohol di gerai minimarket bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor presiden, Istana Negara Jakarta, Rabu (3/4/2013). Ketua MUI Ma'ruf Amin yang didampingi sembilan pimpinan MUI lainnya mengatakan, selama pemerintahan SBY, sejumlah UU telah disahkan. Seperti UU Perbankan Syariah, UU Pornografi hingga SKB 3 Menteri terkait Ahmadiyah.

Usulan RUU Anti Minuman Beralkohol, menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jangan disalah-artikan sebagai keinginan dan kepentingan sebagian umat Islam semata. Sekretaris Fraksi PPP Muhammad Arwani Thomafi menyatakan tuntutan dibentuknya UU tentang Larangan Minuman Beralkohol lebih dikarenakan bahaya minuman keras dalam kehidupan manusia.

Maraknya peredaran minuman keras alias miras meresahkan bangsa. Bahkan telah menggerogoti generasi muda. Untuk itu peredaran miras perlu diatur dalam undang-undang. "RUU Miras itu diperlukan. Kita lihat nanti bagaimana isi RUU itu. Karena maraknya miras menggeroti kita. Nanti kita lihat saja prinsipnya bagaimana," ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/12/2012).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi menginisiasi lahirnya Undang-undang Minuman Keras (Miras). Draft RUU Miras ini telah disepakati di rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagai RUU Pengaturan Minuman Beralkohol, untuk diambil persetujuan dalam sidang paripurna DPR agar masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013.

Anggota DPR RI mengecam pemerintah terkait pencabutan Perda Miras oleh Kemendagri beberapa hari silam. Pencabutan Perda Miras akan berdampak mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Semangat dibuatnya Perda Miras tersebut untuk melarang peredaran miras di daerah dalam upaya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Salah satu dampaknya seperti kecelakaan maut di Tugu Tani lalu merupakan efek dari minuman keras dan narkoba.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Ormas Islam mendesak Kemendagri tidak lagi melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Anti Minuman Keras (Miras). Hal ini karena Perda anti miras tersebut merupakan perwujudan aspirasi rakyat sesuai kesepakatan bersama Pemda dan DPRD, juga telah membawa kondisi masyarakat di daerah terkait, lebih baik. Dengan terjaminnya kesehatan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sependapat dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam yang menolak sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas pencabutan Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang bersama dengan 11 Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Kota Tangerang sepakat menolak pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Akhir-akhir ini semakin dirasakan kondisi kemerosotan moral ditengah masyarakat. Hal ini terlihat dengan maraknya tindak kejahatan dan tindakan tidak terpuji ditengah-tengah masyarakat. Maraknya praktik korupsi, kolusi, suap, perjudian, miras, narkoba, perzinaan, perselingkuhan, pornografi dan pornoaksi yang kesemuanya merupakan buah dari budaya materialistik dan hedonistik yang melanda masyarakat kita.