Adanya konflik elit Ini menunjukkan belum efektifnya atau lemahnya kepemimpinan Jokowi-JK
Baca selengkapnya »Kini Giliran Hashtag #FarewellJokowiJK Trending Topic di Twitter
Berbagai tweets dari Netizen bermunculuan di Twitter dengan hashtag #FarewellJokowiJK
Baca selengkapnya »Pembakaran Hutan, Wapres JK: Pelaku Harus Dipenjara dan Dituntut Ganti Rugi
Wakil presiden Jusuf Kalla meminta pembakar hutan baik perorangan maupun perusahaan harus dihukum penjara dan ganti rugi
Baca selengkapnya »Rencana Pemerintah Menaikan Bea Materai akan Bebani Masyarakat
Dengan adanya kebijakan ini, menurutnya, strategi fiskal pemerintah dalam upaya untuk menggenjot perekonomian menjadi tidak fokus.
Baca selengkapnya »JK: Muslim Indonesia Patut Bersyukur dapat Berpuasa dengan Damai
Muslim di Indonesia patut bersyukur karena dapat menjalankan ibadah puasa ramadhan dengan damai, aman, dan tenang
Baca selengkapnya »Saatnya Piknik, Pak JK!
Pak JK, tidakkah anda bahagia jika mengetahui bahwa suara yang pertama kali masuk ke telinga rakyat anda saat bangun dari tidurnya adalah lantunan kalimat Suci yang memberikan ketenangan bagi hati-hati mereka? Lantas kenapa anda menyebut kalimat suci nan agung itu sebagai polusi? Di situlah kadang saya berpikir, sepertinya anda butuh piknik.
Baca selengkapnya »Anggap Putar Kaset Pengajian Tidak Ada Pahalanya, JK Minta Fatwa MUI
JK meminta MUI mengkaji pemutaran kaset pengajian sebelum pelaksanaan shalat yang dinilainya tidak ada pahalanya.
Baca selengkapnya »Elemen Pemuda Aceh Mengevaluasi Satu Semester Kinerja Jokowi-JK
Sejak dilantiknya Presiden Jokowi, harga BBM naik, harga sembako naik, elpiji naik, listrik naik, tarif kereta api naik, ongkos angkutan kota dan luar kota juga naik.
Baca selengkapnya »JK Ingin Ubah Status PLN, Serikat Pekerja: Sama Saja Buka Ruang Besar Perusahaan Asing Kelola Listrik di Indonesia
"Ini tentu kita tolak. Kita tidak ingin kapitalisasi terjadi seperti di Kamerun," ungkap Riza di Kantor DPP PLN, Jakarta.
Baca selengkapnya »JK Nilai Dana Rp 1 triliun untuk Partai Terlalu Berlebihan
Dana dari pemerintah itu, kata Kalla, memang diperlukan untuk kepentingan administrasi. Tetapi kalau sampai angka Rp1 triliun memang terlampau banyak.
Baca selengkapnya »