Arsip Kata Kunci: haram

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia justru membutuhkan label haram dalam makanan. Pasalnya, saat ini standarisasi makanan yang diterapkan pemerintah merujuk pada kepentingan perdagangan. "Indonesia justru butuh label Haram. Sedangkan, Amerika butuh label Halal karena Muslim minoritas di sana," kata budayawan Emha Ainun Najib dalam diskusi refleksi akhir tahun Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah, Kamis (29/12).

Barang siapa yang mati dalam keadaan utang kewajiban haji, maka walinya berkewajiban untuk memberangkatkan orang menunaikan haji dengan harta mayit itu, seperti dalam hadits Ibnu Abbas: bahwasanya wanita Juhainah datang menghadap Nabi dan bertanya: “Sesungguhnya ibuku pernah bernadzar menunaikan haji, dan belum haji hingga mati, apakah aku menghajikannya?"

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa pihaknya membantah mengeluarkan fatwa haram bagi masyarakat mampu untuk membeli bensin premium. Menurut Asrorun mengatakan fatwa premium haram dibeli masyarakat mampu itu, hanya sebuah gosip atau isu dan fatwa itu juga tidak pernah dibahas di Komisi Fatwa MUI.

"Jaminan halal itu penting, namun untuk label halal itu bukan suatu yang menjadi kemestian. Justru yang paling penting adalah label haram. Karena pada prinsipnya, semua makanan itu halal, kecuali yang dilarang. Jadi makanan yang haram lebih sedikit jumlahnya dari pada yang halal," kata Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ma'mur Hasanuddin (Selasa, 13/9).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera mengeluarkan fatwa haram untuk LSM asing, utamanya kepada Greenpeace. Hal itu salah satunya karena LSM tersebut menerima dana judi. “MUI tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, MUI bisa mengeluarkan fatwa haram untuk Greenpeace, termasuk LSM lain yang terbukti adalah perpanjangan tangan asing di sini,” ujar Ketua MUI Amidhan dalam keteranganya di Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Rais Syuriah PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah membatalkan fatwa haram untuk BBM bersubsidi bagi orang kaya. "MUI nggak jadi membuat fatwa itu, karena fatwa itu nggak proporsional. Domain MUI itu fiqih, sedangkan BBM bersubsidi itu kebijakan yang menjadi domain pemerintah," katanya di Surabaya, Senin (4/7).

Pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengkaji terlebih dulu wacana fatwa haram BBM bersubsidi bagi masyarakat mampu. "Fatwa haram BBM premium (bersubsidi) akan memicu polemik di masyarakat maka MUI perlu mengkaji sebelum difatwakan," kata KH Salahuddin Wahid, saat menghadiri acara pengajian di ponpes Darussalam, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, Rabu.

PKS, salah satu partai koalisi pendukung pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lantas meminta pemerintah untuk menempatkan ulama secara bijak dalam menghadapi persoalan bangsa. “Ulama diperlukan untuk memberi masukan bagi substansi kebijakan pemerintah, tapi pemerintah harus bertanggung jawab penuh untuk kebijakan yang akan mereka ambil,” kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, Rabu 29 Juni 2011.

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang empat itu, dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya; dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.” (QS. At Taubah: 36)

dakwatuna.com – Usai menyelesaikan ujian semester Awal, pada hari Rabu, 6 April 2011, bertepatan tanggal 2 Jumadil Ula 1432 H, saya berangkat ke Kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah bersama teman kuliah di Rabithah yang berasal dari China, Abu Abdullah, Mir Ali. “Ayo kita berangkat ke Madinah.” Ajak dia. Ragu-ragu untuk berangkat, …