Arsip Kata Kunci: ham

Komite Nasional untuk Kemanusiaan dan Demokrasi Mesir (Komnas KDM) menyampaikan pernyataan sikap terkait kunjungan Al-sisi ke Indonesia

Tidak ada pendiskriminasian dan pelanggaran hak asasi manusia bagi kaum Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia, mengingat Indonesia memang tidak memiliki celah hukum untuk pelegalan pernikahan sejenis tersebut dan ini di atur secara tegas oleh konstitusi kita yaitu UUD 1945 begitu juga halnya falsafah negara kita yaitu Pancasila.

Lembaga HAM, Egyptian Observatory of Rights and Freedom, mengeluarkan laporan perempat tahunannya tentang pelanggaran prinsip-prinsip peradilan yang adil dalam kasus-kasus para penentang kudeta militer di Mesir.

Secara mufakat parlemen Austria memutuskan untuk mengecam vonis mati yang dijatuhkan kepada para pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir, termasuk di dalamnya Presiden Mursi. Seperti diberitakan Klmty, Kamis (9/7/2015) hari ini.

Sekelompok ilmuwan dan aktivis dunia yang berjumlah 50 orang menuntut masyarakat dunia menghentikan dukungannya kepada pemerintah Mesir hasil kudeta militer yang selalu melakukan tindakan represif terhadap para penentangnya.

Elbaradai, komprador kudeta mengakui, di Mesir hanya ada dua kekuatan. Pertama, militer. Kedua, Ikhwanul Muslimin dengan soliditas SDM dan kebersamaan dengan masyarakat. Vonis mati terhadap Mursi adalah hukuman mematikan terhadap masyarakat yang anti kekuasaan militer.

Lembaga HAM Suriah, The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), berhasil mendokumentasikan 11017 serangan yang dilakukan oleh pesawat-pesawat tempur dan helikopter rezim Basyar Asad di Suriah.

Seorang perwira Israel mengatakan, “Sepanjang hari kami menembakan senjata tanpa target. Kami sama sekali tidak berhasil menemukan Hamas.”

Penjajah Israel sepanjang bulan April kemarin telah melakukan penangkapan terhadap 420 orang warga Palestina, dengan rata-rata 14 kali penangkapan setiap harinya.

Pemblokiran situs-situs Islam cenderung mengarah pada kesewenang-wenangan apabila situs tersebut dilihat sebagai bagian dari rezim ketentuan perundang-undangan di bidang pers. Berdasarkan ketentuan tersebut eksistensi BNPT maupun Kemenkominfo tidak dapat diterima sebagai lembaga yang melakukan screening materi pers.