Arsip Kata Kunci: ham

Pornografi adalah segala bentuk media; gambar, suara, maupun tulisan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Lebih lengkapnya, pornografi dalam UU No. 44 tahun 2008 diartikan sebagai “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Muntashir Zayyat, pengacara jamaah Islamiyah memberikan peringatan kepada pemerintah kudeta yang semakin mengekang kebebasan dan hukum di Mesir.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mesir akhir-akhir ini telah menyingkap tabir yang menampakkan bahwa pengusung demokrasi, kebebasan dan HAM, hanya bisa fasih dalam berteori dan berpropaganda. Demokrasi dan HAM diusung hanya untuk menekan bangsa-bangsa lemah atau pemerintahan-pemerintahan yang dimusuhi. Dengan memaksakan mendapatkan posisi yang memungkinkan mereka mengacaukan keamanan dan stabilitas sehingga bisa memainkan agenda politiknya.

Kepolisian Mesir menangkap sebuah keluarga penuh, yang terdiri dari ibu, anak gadisnya, dan anak-anak. Penangkapan itu terjadi pada hari Rabu (11/9/2013).

Selasa (3/9/2013), dalam sebuah pengadilan militer, para pendukung demokrasi itu telah dijatuhi vonis yang bervariasi. Satu orang dihukum penjara seumur hidup, 3 orang dihukum 15 tahun penjara, dan 48 orang dihukum antara 5-10 tahun penjara.

Korban telah ditembak dengan 3 peluru tajam dari jarak 4 meter. Terdapat pembekuan darah pada jemari tangan dan kaki, yang menunjukkan bahwa korban melihat dan mengetahui pelaku pembantaian lebih dari setengah jam. Selain itu terdapat bekas penyiksaan di beberapa bagian tubuhnya.

Apakah ada orang yang bisa merancang bagaimana skenario menyelamatkan As-Sisi dan koleganya dari jerat hukum?

Para aktifis HAM tersebut juga menyatakan bahwa pihak otopsi di rumah sakit pemerintah bersekongkol menutupi kejahatan kepolisian. Akhirnya, pihak keluarga para korban menolak menguburkan jenazah-jenazah korban sebelum ada investigasi internasional.

Apa yang keluar dari Otoritas Ramallah atau PLO tidak mewakili konsensus total Palestina, dalam bentuk apapun. Bangsa Palestina secara mayoritas berlepas diri dari sikap tersebut dan senantiasa berpihak pada rakyat yang sedang melakukan revolusi.

Ketua Bidang Perempuan DPP PKS, Anis Byarwati mengatakan pembantaian yang dilakukan rezim ad interim Mesir dengan dukungan militer telah nyata-nyata melanggar Deklarasi Universal PBB tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR).