Berbagai organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat mempercayakan Majelis Ulama Indonesia untuk tetap menjalankan sertifikasi halal di Indonesia dalam RUU Jaminan Produk Halal.
Baca selengkapnya »MUI Ingin Wadah Tunggal Penerbit Sertifikat Halal
Ketua Koordinator Harian MUI, KH Ma'ruf Amin di kantor MUI pusat di Jakarta, Sabtu (16/2), menyatakan, sebaiknya penentu sertifikasi produk halal tidak diserahkan kepada lembaga lain karena berpotensi menimbulkan perpecahan umat. "Masalah jaminan produk halal dapat berpotensi memecah belah umat bila pelaksanaannya ditangani oleh beberapa lembaga atau organisasi lain," katanya.
Baca selengkapnya »MUI Minta PKS Kawal RUU Jaminan Produk Halal
Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah tidak mengambilalih proses sertifikasi halal. Pemerintah sebaiknya berperan dalam melakukan sosialisasi hingga regulasi dan pengawasan. Demikian diungkapkan Ketua MUI KH Amidhan saat bersilaturahim dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Rabu (13/2) di Gedung DPR.
Baca selengkapnya »Pada Makanan Narapidana di Inggris, Ditemukan Daging Babi Berlabel Halal
Terjadi sebuah temuan yang mengejutkan dari Departemen Kehakiman Inggris. Instansi itu, menemukan daging babi di dalam makanan berlabel halal yang dikonsumsi oleh para narapidana. Daging itu pasokan sebuah perusahaan ke sejumlah penjara di Inggris. Otoritas Keamanan Makanan Inggris menyatakan sedang menyelidiki kasus tersebut.
Baca selengkapnya »Polisi: Label Halal di Sepatu Kickers “Pig Skin Lining” Bukan dari MUI
Penyidik dari Subdit Industri dan Perdagangan (Indag) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah meminta keterangan dari MUI terkait sepatu bermerk "Kickers" yang berbahan kulit babi namun ada label halal. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap MUI diketahui adanya label "Halal" di sepatu tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh MUI dan MUI tidak mengetahui adanya label tersebut.
Baca selengkapnya »RUU Jaminan Produk Halal Ditarget Selesai Dibahas Februari 2013
Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) kini sudah sampai pada babak akhir pembahasan di DPR RI. RUU tersebut ditargetkan selesai dibahas Februari 2013. "RUU JPH sudah memasuki babak akhir pembahasan. Ada dua poin yang krusial, yaitu tentang Badan atau Lembaga Penjamin Produk Halal dan sifat dari pendaftaran produk halal itu sendiri," kata Nasir Djamil, Selasa (22/1/2013).
Baca selengkapnya »Bohongi Menu Halal, McDonald’s AS Digugat Rp 6,7 Miliar
Restoran McDonald's dan pemilik waralabanya harus membayar gugatan sebesar US$700.000 atau sekitar Rp 6,7 miliar kepada beberapa komunitas Muslim di Detroit, Amerika Serikat. Perusahaan makanan cepat saji ini dinilai membohongi umat Muslim dengan memasang label halal pada makanan, padahal tidak.
Baca selengkapnya »Industri Bersertifikat Halal di Sumsel Berkurang
Jumlah industri yang mengantongi sertifikat halal per Januari ini berkurang dibanding tahun lalu. Ada 26 industri yang hingga sekarang belum memperpanjang masa berlaku sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumsel.
Baca selengkapnya »Sepatu Berkulit Babi Berlabel “Halal” Diuji di Puslabfor
POLDA Metro Jaya bergerak cepat dalam mengungkap kasus label "Halal" pada produk sepatu asal Prancis, Kickers. Rencananya, penyidik akan melakukan uji laboratorium terhadap sepatu yang dilaporkan konsumennya pekan lalu itu.
Baca selengkapnya »Tape Ketan Belum Bersetifikat Halal
Tape ketan merupakan makanan khas Kuningan yang sudah dikenal di mana-mana. Namun, hingga saat ini makanan yang dikemas dengan ember hitam itu belum memiliki sertifikat halal. Bukannya para pelaku usaha tidak mampu membuat sertifikal halal, tapi pengajuan mereka ditolak oleh pihak MUI Jabar.
Baca selengkapnya »