Guna melindungi konsumen dari produk bersertifikasi halal, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F- PKB) meminta agar pemerintah tidak melakukan monopoli terhadap sertifikasi halal. Dimana lembaga atau badan halal swasta harus tetap ada untuk dapat berperan dalam menjalankan sertifikasi tersebut.
Baca selengkapnya »MUI: “Pemerintah Cenderung Ingin Pisahkan Ulama dengan Auditor Sertifikasi Halal”
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan menilai pemerintah berupaya memisahkan ulama dengan auditor sertifikasi halal melalui pembahasan RUU Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam pembahasan tersebut, pemerintah seakan ingin membentuk lembaga baru yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi halal.
Baca selengkapnya »Muhammadiyah Takkan Ikut-Ikutan Membuat Badan Sertifikasi Halal
Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas menegaskan pihaknya tidak akan membuat badan sertifikasi halal. "Sejauh ini, Muhammadiyah masih mempercayakannya kepada MUI," kata Yunahar, Selasa (19/2). Menurut Yunahar, sebaiknya otoritas fatwa halal berada di satu lembaga saja yaitu MUI.
Baca selengkapnya »Fraksi PKB Minta Sertifikasi Halal tak Diwajibkan
"Yang perlu digaris bawahi adalah untuk Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, semua produk harus diasumsikan halal, kecuali yang sudah jelas-jelas diketahui haram. Tapi sebagai kewaspadaan sertifikasi tetap harus dilakukan, namun tidak dengan cara pemaksanaan pelaksanaannya oleh pemerintah atau instansi bentukannya," kata Hanif di Jakarta, Rabu (20/2).
Baca selengkapnya »Ketua PBNU: Lembaga Sertifikasi Halal Biar Saja Bermunculan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan, pemerintah tidak perlu membatasi jumlah lembaga sertifikasi halal, bahkan perlu memberi kesempatan munculnya lembaga sejenis. "Nantinya tugas pemerintah ada di kontrol, membuat regulasi yang harus dipatuhi semua lembaga labelisasi halal," kata Ketua PBNU Prof Muhammad Maksum Mahfudh di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya »Ketua Badan Halal NU: Lembaga Sertifikasi Halal Jangan Dimonopoli
Ketua Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU) Maksum Mahfoedz meminta agar lembaga sertifikasi halal tidak hanya dimonopoli oleh satu lembaga tertentu. "Jaminan halal itu kan untuk pelayanan publik, jadi tidak sepantasnya dimonopoli," kata Maksum di Jakarta, Ahad (17/2). "Wong NU mau mengurusi jamaahnya sendiri, kok enggak boleh," tutur Maksum.
Baca selengkapnya »Fraksi PKB: Sah-Sah Saja Ada Lembaga Penjamin Halal Swasta
Munculnya Lembaga Penjamin Halal (LPH) swasta didukung selama belum ada konstitusi yang mengatur. Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Ida Fauziah mengaku Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Halal prosesnya masih panjang. Sehingga pihak swasta dari ormas Islam dimungkinkan membentuk LPH. "Sah saja karena RUU-nya masih terus diproses," ungkap Ida, Ahad (17/2).
Baca selengkapnya »Fraksi PAN: Secara De Facto, MUI Pemegang Sertifikasi Halal
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hakam Naja mengatakan, saat ini Majelis Ulama Indonesia masih merupakan pemegang sertifikasi halal secara de facto. Kalau pun ada ormas lainnya seperti Nahdlatul Ulama ( NU) memiliki badan sertifikasi halal, untuk saat ini masih MUI yang berwenang.
Baca selengkapnya »“Sejatinya, Yang Memiliki Landasan Hukum untuk Sertifikasi Produk Halal Hanya MUI”
Masyarakat bakal kebingungan untuk urusan jaminan produk halal. Pasalnya, bisa jadi akan semakin banyak lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi produk halal. Jika dulu hanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja, sekarang muncul Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU) dan sebentar lagi pemerintah juga membuat badan halal sejenis.
Baca selengkapnya »MUI Belum Pernah Keluarkan Fatwa Halal MLM Haji
Ketua Bidang Fatwa MUI Ma’ruf Amin mengatakan, tidak benar jika muncul informasi bahwa pihaknya telah menghalalkan MLM haji. "Apakah itu MLM syariah haji atau dengan nama lainnya. Kami tidak pernah mengeluarkan fatwa halal untuk praktek itu," kata dia.
Baca selengkapnya »