Persoalan mendasar yang dihadapi dalam upaya pencegahan tindak pidana kosupsi, kata pria yang akrab disapa bang Sani ini adalah adanya perilaku yang mengakar ditengah...
Baca selengkapnya »Aleg ini Usulkan 30 Masjid Jadi Penanda Keistimewaan DIY
Tapi, dia mengungkapkan, dari 30 masjid itu, baru lima masjid yang dimasukkan di dalam Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) urusan Kebudayaan DIY. "Kelima masjid tersebut adalah...
Baca selengkapnya »Fraksi PKS Dorong Perda Penyiaran
“mengingat perda ini begitu penting terutama dalam upaya meningkatkan jumlah konten lokal ke-Lampungan yang harus dihadirkan dalam penayangan program siaran televisi terutama pada...
Baca selengkapnya »Guru, Sosok untuk Digugu dan Ditiru
Dia menambahkan, peran guru sangat strategis dalam mencetak manusia sehingga mampu berprestasi dan memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Selain Pemerintah berkewajiban untuk terus membina dan meningkatkan kualitas para guru di Indonesia...
Baca selengkapnya »Ledia Hanifa: Revisi Undang-undang Haji Mesti Menjadi Prioritas
"Bahkan, beberapa catatan yang ditemui dalam pengawasan ibadah haji oleh Komisi VIII DPR RI merupakan catatan berulang yang sudah beberapa tahun menjadi masalah, seperti soal pemondokan, katering, layanan kesehatan dan transportasi," kata Ledia. Menurutnya,..
Baca selengkapnya »RUU Perlindungan Korban dan Saksi yang Baru Disahkan, Ini Point Pentingnya
“Alhamdulillah, akhirnya disahkan. RUU ini merupakan wujud kepedulian DPR, Pemerintah, LPSK, dan para pegiat LSM yang mendukung tegaknya keadilan hukum bagi rakyat Indonesia sehingga kita semua tidak takut menjadi mengungkap tindak pidana kejahatan,” tutur Legislator asal PKS ini.
Baca selengkapnya »Masyarakat dan Fraksi PKS Tolak Pembangunan Siloam, DPRD Padang Malah Beri Rekomendasi
Penolakan PKS terhadap Lippo Group dilakukan setelah mendengarkan masukan dari MUI, ormas Islam dan tokoh-tokoh masyarakat.
Baca selengkapnya »Terima Kujungan GeNAM, Fraksi PKS Mendukung RUU Anti Miras
GeNAM juga mendesak DPR melalui FPKS agar segera merealisasikan secepat Undang-Undang Anti Minuman Keras yang mengatur peredaran dan penjualan miras termasuk menghukum pengedar, distributor dan konsumen di luar aturan yang ditentukan.
Baca selengkapnya »DPR Tunggu DIM RUU Keperawatan
Kementerian Kesehatan sangat diharapkan untuk proaktif mengingat besarnya peran Kemenkes terkait RUU Keperawatan
Baca selengkapnya »Anggota DPR FPKS: Pemerintah Jangan Perlakukan Etnis Rohingya sebagai Imigran Gelap
Sebagaimana diketahui selama ini etnis Muslim Rohingya yang datang ke Indonesia diperlakukan sebagai imigran gelap. Sementara nasib mereka yang masih terkatung-katung untuk mencari perlindungan
Baca selengkapnya »