Arsip Kata Kunci: Fraksi PKS

Pendidikan politik guna membangun budaya demokrasi menjadi penting diajarkan kepada masyarakat, terutama saat ini menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 2014.

Penghentian kegiatan sementara sama saja menghilangkan esensi keberadaan ormas

Bagi PKS, pilkada tak langsung buruk bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

"Fraksi PKS DPR RI merekomendasikan Agus Marto untuk tetap menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai menteri keuangan sampai 2014," kata Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ecky dalam siaran persnya

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid, Kamis (10/1) menyambangi keluarga RI (11), anak korban kekerasan seksual, di Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur. Hidayat juga memimpin tahlilan untuk RI yang diikuti kedua orangtuanya, keluarga dan para tetangga.

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) per tanggal 1 April 2012 dari Rp.4.500,- menjadi Rp.6.000,- akan menggerus kesejahteraan petani. Padahal baru saja pemerintah melalui Inpres No 3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras dimana pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras tahun 2012 menjadi Rp.6.600,- dibanding harga sebelumnya (2009) sebesar Rp.5.060,-.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan sertifikat hufaz khusus untuk para kadernya yang mampu menghafal Al Quran. "Sertifikat hufaz itu merupakan salah satu kegiatan kami dalam memperkokoh karakter para kader kami," kata Humas DPW PKS Jatim, Shiddiq Baihaqi, di Surabaya, Kamis.

Polemik mengenai keberatan pengguna Commuter Line Kereta Rel Listrik (KRL) Jakarta-Bogor mengenai penerapan tarif baru sebesar Rp 9000, dijawab Komisi V Fraksi PKS DPR RI dengan mempertemukan PT Kereta Api Indonesia selaku regulator tarif, dengan pengguna KRL yang diwakili oleh Komunitas KRL Mania di Gambir, Sabtu (25/6) siang ini. Melalui perdebatan serius, serta dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat pengguna KRL, akhirnya PT KAI bersedia menurunkan tariff baru KRL Jakarta-Bogor sebesar Rp 7000.

Salah satu juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI, Mutammimul Ula, di Jakarta, Sabtu, atas nama fraksinya mengkritisi kebijakan kepolisian meningkatkan pengawasan terhadap ceramah keagamaan dan kegiatan da`wah. "Ini berpotensi menjadi sumber ketegangan baru antara umat Islam dan Pemerintah," tandas Anggota Komisi I DPR RI ini menanggapi kebijakan tersebut.