Arsip Kata Kunci: DPR

Menurut Herlini, “Selama ini banyak Tenaga kerja asal Indonesia yang sering mendapat perlakuan biadab dari majikan tempatnya bekerja di luar negeri, Namun jarang sekali dari PJTKI yang mengaku bertanggungjawab

Fraksi PKS mengadakan diskusi bertajuk ‘RUU Ormas di Mata Ormas Islam’ di Ruang Rapat Komisi XI, Gd Nusantara I Lt 1, Jum'at (2/12). Bertindak sebagai pembicara dalam diskusi ini, Dr. A. Hanief Saha Ghafur (Wasekjen PBNU), Dr. Abdul Fattah Wibisono (Ketua PP Muhammadiyah), KH. Syuhada Bahri (Ketua Umum DDII) dan KH. Nurhasan Zaidi (Ketua Umum DPP PUI).

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, mengatakan, komisinya mendukung agar pengelolaan dan pelayanan haji dipisah dari Kementerian Agama. Komisi VIII DPR RI juga akan mendukung hadirnya Badan Penyelenggara Ibadah Haji RI.

Anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Raihan Iskandar, menilai pungutan biaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri (PTN) sudah kebablasan dan terlampau tinggi. Karenanya, sudah saatnya dilakukan pembatasan pungutan biaya pendidikan tinggi. Menurut Raihan, saat ini DPR masih mencari celah demi terwujudnya pendidikan murah, khususnya di PTN. Raihan mengakui, hingga saat ini pihaknya sedang meminta masukan dari berbagai kalangan.

Anggota Komisi IV DPR Ma'mur Hasanuddin menilai menteri keuangan tidak mau membebaskan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) hanya berkelit belaka. Dengan alasan melanggar undang-undang, menteri keuangan enggan untuk membebaskan bagi UKM. Ma’mur cukup mengapresiasi usaha menteri koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan, dalam usahanya mengadvokasi pembebasan pajak untuk UKM kepada menteri keuangan.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Herlini Amran memberikan apresiasi kepada jemaah calon haji asal Mentawai yang untuk pertama kali bisa berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Hal itu disampaikan Herlini dalam pers rilisnya kepada wartawan saat melepas keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) embarkasi Padang Minggu (2/10/2011) di Kota Padang.

Meski telah disahkan dalam pleno Badan Legislatif pada Senin (26/9), namun draft perbaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) belum digarap Komisi VIII DPR RI. Padahal saat pleno, Ketua Baleg Ignatius Mulyono menawarkan ke Komisi VIII DPR sebagai pengusul RUU agar memperbaiki dan menampung semua catatan fraksi-fraksi terlebih dulu, baru kemudian dibawa lagi ke Baleg untuk disahkan.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengaku, pembahasan RUU Intelijen menyimpan kontroversi dan resistensi cukup tinggi. Satu potensi kontroversi terdapat pada pasal soal kewenangan Badan Intelijen Negara melakukan penyadapan. Ini semua menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan Pemerintah.

Setelah melalui perdebatan alot, draft Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal akhirnya disahkan rapat pleno Badan Legislatif. Dalam rapat pleno itu, FPDIP terang-terangan menyebutkan belum bisa menyetujui draft RUU JPH yang diajukan oleh Komisi VIII. Alasannya, di dalam RUU tersebut pelaksanaan sertifikasi halal menjadi kewajiban. Padahal di masyarakat, ada produk non halal dan halal.

"Ancaman veto Amerika Serikat harus ditentang karena mengingkari janji-janji Obama saat pidato di Mesir pada 2009 mau pun di Sidang Umum PBB pada 2010," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS yang juga Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, Sabtu 17 September 2011.