dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Raihan Iskandar, menilai pungutan biaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri (PTN) sudah kebablasan dan terlampau tinggi. Karenanya, sudah saatnya dilakukan pembatasan pungutan biaya pendidikan tinggi.
Menurut Raihan, saat ini DPR masih mencari celah demi terwujudnya pendidikan murah, khususnya di PTN. Raihan mengakui, hingga saat ini pihaknya sedang meminta masukan dari berbagai kalangan. “Harapannya perguruan tinggi negeri ini punya standar SPP yang sama, baik otonom atau tidak. Tapi mungkin nanti kualitasnya agak berbeda,” terang Raihan di Jakarta, Senin (31/10).
Raihan pun menyesalkan adanya otonomi perguruan tinggi yang justru dijadikan sebagai sarana untuk memberlakukan biaya pendidikan yang mahal kepada peserta didik atau mahasiswa. Akibatnya, biaya pendidikan di PTN justru lebih mahal daripada biaya di perguruan tinggi swasta (PTS). “Makanya kita sedang mencari bentuk yang pas,” ujar Raihan.
Ditambahkannya, Komisi X DPR yang membidangi pendidikan sudah pernah melakukan audiensi dengan beberapa PTN untuk membahas biaya kuliah. Pada dasarnya, kata Raihan, pengelola PTN setuju jika diberlakukan batas atas biaya, asalkan pemerintah juga mau membantu.
“Pada dasarnya mereka juga mau jika ada pembatasan seperti itu. Akan tetapi, mereka tetap mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah untuk menutupi segala biaya kekurangannya,” pungkasnya.
Oleh karena itu, terang Raihan, saat ini pihaknya juga sedang berhitung berapa kira-kira angka yang pas untuk batas atas tersebut. “Kita akan rata-rata, dan berapa negara akan nombok. Kalau tidak ada tombok dari pemerintah, maka kita hitung berapa maksimal perguruan tinggi negeri dapat menarik ke mahasiswa,” imbuhnya.(cha/jpnn)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(4 votes, average: 6.75 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
