Arsip Kata Kunci: DPR

Komisi X DPR-RI yang membidangi sektor pendidikan memanggil Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh untuk membahas tentang kekisruhan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan SMP pada Jumat (26/4).

Yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi santet adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat. "Di agama ada bagaimana caranya orang bebas dari santet. Bagaimana menyembuhkan, itu saja yang disosialisasikan,"

Politikus PKS tersebut menyatakan multiplier effect kenaikan harga BBM secara keseluruhan juga akan menggerus daya beli masyarakat secara signifikan dan akan mendorong peningkatan jumlah rumah tangga miskin.

“Apapun alasan dan motif dari kelakuan para siswi tersebut tidak dapat ditolerir, karena sudah mencederai masalah prinsip dalam Islam”. Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin anggota DPR, menanggapi kasus beredarnya video sekelompok pelajar SMA yang mempermainkan shalat.

Menurut Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI, Dana Bidikmisi Rp 548 miliar dari total 1,96 triliun akan segera disalurkan paling lambat pekan depan. Biaya hidup dan kuliah selama enam bulan, akan di salurkan kepada 88.142 mahasiswa penerima tahun 2012-2013.

Anggota komisi X DPR RI, Surahman Hidayat, ikut menyesalkan ditundanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tingkat SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 Provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PPP, Fernita, memandang, angka kembar (22) ini adalah hari yang baik buat partainya, dalam penyerahan DCS-nya. PPP pun siap bertarung dan menang di pemilu legislatif 2014. “Saat ini kami punya 38 kursi di DPR RI, di pemilu legislatif 2014 kami berharap meningkat lebih besar, menjadi 71 kursi,” tutupnya.

Lebih baik saat ini Komisi III fokus pada persoalan negara yang lebih membutuhkan perhatian. "Kan banyak persoalan lain yang perlu perhatian, seperti korupsi, KPK

Surat kuasa ini menjadi penting untuk ditelusuri oleh KPK. Sebab, diberikan oleh Boediono selaku Gubernur BI kepada tiga pejabat BI yakni Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter Eddy Sulaeman Yusuf, Kepala Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter Sugeng, dan Kabiro Operasi Moneter Dody Budi Waluyo.

RUU Ormas akhirnya disepakati untuk ditunda disahkan dalam masa sidang kali ini. Karena ada beberapa pasal yang perlu penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian tersebut dilakukan supaya dapat mengakomodir kepentingan ormas-ormas.