Berkurangnya fungsi kontrol pemerintah terhadap BUMN yang beralih menjadi anak perusahaan BUMN (seperti 3 Perusahaan Tambang tadi, PT. Antam, PT. Bukit Asam dan PT. Timah) diperparah lagi dengan lepasnya fungsi kontrol DPR atas peralihan kepemilikan saham Negara di anak-anak perusahaan BUMN tersebut. Saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapa pun tanpa diketahui oleh DPR.
Baca selengkapnya »Menteri Rini Kaget Dengar CEO BUMN Boleh Diisi Orang Asing
Menteri BUMN Rini Soemarno cukup terkejut dan heran ketika mendengar isu mengenai akan adanya CEO atau direktur utama (dirut) BUMN berasal dari warga negara asing (WNA), pasalnya dirut BUMN yang saat ini menjabat bukan orang biasa.
Baca selengkapnya »Jangkau Pasar Lebih Luas, Pemerintah Dorong UMKM Pasarkan Produk Lewat Internet
Masyarakat Indonesia terutama UMKM harus menyadari bahwa sekarang dunia sudah berubah menjadi dunia digital, yang mana semua orang mempunyai ponsel yang didukung dengan aplikasi untuk mengakses jaringan internet.
Baca selengkapnya »Luhut: CEO BUMN Orang Asing Ribut, Pelatih PSSI Orang Asing Kok Gak Ribut
Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencoba membandingkan antara keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kursi chief executive officer (CEO) perusahaan BUMN diisi oleh orang asing dengan kursi pelatih ditubuh organisasi sepakbola Indonesia PSSI.
Baca selengkapnya »Laporkan Menteri Rini ke KPK, Politisi PDIP Hanya Berbekal Dokumen Fotocopy
Berbekal dokumen fotocopy, politisi PDIP, Masinton Pasaribu melaporkan menteri BUMN ke KPK atas dugaan gratifikasi dari dirut Pelindo II
Baca selengkapnya »Copot Kabareskrim, Ketua FSP BUMN: Jokowi Telah Menjadi God Father-Nya Para Koruptor
Presiden Joko widodo dikabarkan akan segera mencopot Komjen Pol Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kabareskrim Mabes POLRI
Baca selengkapnya »Rencana Pemerintah Ganti Premium dengan Pertalite Tuai Kritik
"Syarat penerapan standar ini yaitu BBM dengan kadar Ron minimal 91 untuk bensin, sedangkan untuk solar minimal 51 bukan 48 dengan kadar belerang maksimal 500 bpm," kata Safrudin.
Baca selengkapnya »Banyak Timses Jokowi Jadi Komisaris BUMN, Ini Saran Pengamat
Dengan adanya kondisi ini, dia menyarankan agar ada pembenahan di sisi regulasi. Jadi biar ada kriteria jelas siapa yang berhak duduk di dewan komisaris BUMN
Baca selengkapnya »Jual Gedung, Menteri Rini Tidak Tahu Cara Hemat APBN
Fahri mengungkapkan, setiap tahunnya pemerintah lewat APBN sudah mengalokasikan anggarannya untuk membangun satu gedung. Sehingga, daripada menjual gedung BUMN, pemerintah lebih baik mencoret salah satu anggaran pembangunan gedung, dan...
Baca selengkapnya »Soal Larangan Jilbab Panjang dan Berjenggot, HNW: Menteri BUMN Harus Beri Klarifikasi
Menurutnya, jika larangan itu benar maka DPR harus memanggil Rini. Dia juga menambahkan, larangan yang dibuat Rini tidak sesuai dengan semangat kerja yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca selengkapnya »