Rencana Pemerintah Ganti Premium dengan Pertalite Tuai Kritik

dakwatuna.com – Rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dengan jenis Pertalite menuai kritikan berbagai pihak. Diantaranya dari Executive Director Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin. Dia mengatakan, kemunculan Pertalite dianggap bukti ketidakkonsistenan pemerintah yang ia nilai tidak sejalan dengan UU No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PP No.41/1999 tentang pengendalian pencemaran udara, Kepmen KLH No.141/2003 tentang standar emisi kendaraan tipe baru dan current production dimana telah ditetapkan untuk mengadopsi Vehicle Emission Standard (Euro 2) per 1 Januari 2007.

“Syarat penerapan standar ini yaitu BBM dengan kadar Ron minimal 91 untuk bensin, sedangkan untuk solar minimal 51 bukan 48 dengan kadar belerang maksimal 500 bpm,” kata Safrudin, seperti yang dilansir Republika, Selasa (21/4).

Safrudin menambahkan, keberadaan Pertalite juga akan bertentangan dengan Program Blue Sky dan terget penurunan emisi rumah kaca sebesar 41 persen pada 2020 yang dicanangkan Presiden RI sebelumnya di Copenhagen, Denmark pada 2009.

Namun, sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarmo mengaku, pemerintah masih mengkaji penggunaan BBM varian baru Pertalite untuk menggantikan Premium.

“Memang, Pertamina mempunyai produk baru yang namanya Pertalite. Itu Ron 90, kalau Premium itu Ron 88. Jadi, pemikiran ke depannya kalau kita mau lebih ramah lingkungan, tentunya ke sana (menggunakan Pertalite),” kata Rini seperti yang dikutip dari Republika, Selasa (21/4).

Akan tetapi, kata dia, pemerintah menyadari Premium atau Ron 88 secara harga pada saat sekarang masih yang terendah. “Jadi, tentunya kita tidak mau menghapuskan itu (Premium) dulu,” katanya. (abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Abdul Rohim

Seorang suami dan ayah

@doeloiem