Berita

Partai Keadilan Sejahtera kembali mengirimkan delegasi kemanusiaan ke Rakhine, Myanmar, Senin (10/9). Selain memberikan bantuan kemanusiaan, delegasi ini yang dipimpin Sekretaris FPKS Abdul Hakim ini rencananya akan membuka dialog dengan para tokoh agama dan sejumlah ormas di Myanmar.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan, rencana perbankan syariah untuk melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) mempunyai prospek positif ke depannya. "Peluang dan kesempatan bagi perbankan syariah cukup besar untuk masuk ke pasar modal. Kami sebenarnya ingin pendalaman pasar modal semakin baik, dengan semakin banyak yang IPO maka semakin bagus," ujar Muliaman di Jakarta, Senin.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, menyatakan dukungan terhadap adanya peraturan daerah (Perda) tentang pemberantasan perzinaan dan pelacuran, yang sedang dibahas DPRD setampat. Ketua MUI Kota Padang Duski Samad di Padang, Senin (10/9), mengatakan, mendukung adanya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemberantasan perzinaan dan pelacuran, yang sedang dibahas DPRD Kota Padang, untuk dijadikan Peraturan Daerah (Panperda).

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan di dalam demokrasi di negara yang majemuk seperti Indonesia, harus bisa dibedakan antara aspirasi dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang merusak persatuan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang hendak mencalonkan pada pemilihan gubernur (Pilgub) 2013 mendatang mendapatkan dukungan penuh dari ulama dan ribuan santri se-Kabupaten Ciamis saat menghadiri acara Silahturahmi Pondok Pesantren se-Ciamis di Gedung Dakwah Islamic Center, Senin (10/9/2012). Para ulama dan santri pun mendoakan Ahmad Heryawan untuk kembali memimpin Jawa Barat.

Wacana sertifikasi ulama yang digaungkan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), dinilai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai bentuk pelanggaran HAM. Hal ini disampaikan Mahfud seusai menyampaikan orasi ilmiahnya dalam Dies Natalis 56 Tahun Universitas Hasanuddin, di Makassar, Senin (10/9/2012).

Beragam pendapat terus bergulir terkait rencana pemberian sertifikasi terhadap ulama yang dicetuskan Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT). Menurut Sekjen MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia), Ustaz Bachtiar Nasir, ulama harus melakukan sertifikasi, seleksi, dan monitoring.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Indra, mensinyalir ada upaya sistematis yang terus menerus mengidentikkan terorisme dengan Islam, pesantren, aktivis Islam dan simbol-simbol Islam. Padahal, tindakan terorisme sebagai bentuk tindakan teror bisa dilakukan oleh siapa saja dan agama apapun.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbai membantah akan melakukan sertifikasi kepada para ulama. Dia juga membantah ulama dan masyarakat dijadikan intelijen dalam pemberantasan terorisme. "Sertifikasi ulama itu keliru. Maksudnya itu di salah satu seminar mengambil contoh seperti di Singapura itu ada sertifikasi ulama, bukan kami menyertifikasi ulama," kata Ansyad di Jakarta, Senin (10/9).

Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas'udi tidak setuju dengan wacana memboikot membayar pajak.Aksi itu dinilai jauh lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Pernyataan itu dikemukakan masdar seusai berbicara dalam Peringatan Satu Dekade Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (10/9).