Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy, meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menahan diri dan jangan terlalu banyak menyampaikan opini atau pun informasi yang kurang tepat dikonsumsi oleh publik. Dia mencontohkan pernyataan mengenai acaman bom di gedung DPR. Menurut Aboebakar, bila memang informasi ini valid, seharusya disampaikan kepada Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri atau tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Polri, sehingga bisa diantisipasi oleh para pihak yang berwenang.
Baca selengkapnya »OJK Tawarkan Model Bisnis Syariah
Melihat perekembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir yang tumbuh pesat, lembaga super bodi baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin membangun model bisnis yang melibatkan semua lembaga syariah. Menurut Ketua OJK, Muliaman D Hadad sinergi yang akan dibangun akan mirip dengan syariah incorporated di mana organisasi-organisasi ekonomi syariah di Indonesia akan bersatu.
Baca selengkapnya »FPI Sesalkan BNPT Soal Wacana Sertifikasi Ulama
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab menyesalkan wacana dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengenai sertifikasi terhadap ulama. "Ada pun Usulan Sosiolog UNAS Nia Elvina dan Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris tentang perlunya sertifikasi ulama dengan motivasi deradikalisasi agama Islam adalah penghinaan terhadap ulama, bahkan penistaan terhadap agama Islam," kata Habiq Rizieq, Minggu (9/9/2012).
Baca selengkapnya »Asbisindo: Perbankan Syariah Sebaiknya Masuk Bursa
Asosiasi perbankan syariah mendorong bank-bank syariah yang masih menginduk pada bank konvensional untuk masuk ke pasar modal. Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Yuslam Fauzi menuturkan bank syariah yang sudah matang sebaiknya melakukan penawaran saham umum perdana atau initial public offering (IPO).
Baca selengkapnya »PBNU Tolak Sertifikasi Pemuka Agama
Ide Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mensertifikasi dai dan ustad sebagai upaya menanggulangi aksi terorisme mendapat tentangan keras dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU berargumen, gelar kiai atau ustadz bukan pemberian pemerintah, sehingga tidak dibutuhkan langkah sertifikasi untuk melihat nasionalisme penyandangnya.
Baca selengkapnya »Menag: Perguruan Tinggi Islam Harus Punya Keunggulan
Menteri Agama (Menag) RI Suryadharma Ali Msi menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi (PT) Islam harus memiliki keunggulan yang menjadi beda di bidang tertentu dengan PT lainnya. Langkah itu agar PT tersebut mempunyai nilai tambah untuk menghadapi persaingan antar PT yang semakin ketat saat ini.
Baca selengkapnya »Afiqah Sudah Hafal Sejumlah Surat di Al-Quran
Artis cilik yang namanya populer lewat sebuah promo iklan biskuit, Afiqah, saat ini duduk di bangku kelas 1 SD Muhammadiyah, Jakarta. Satu pelajaran di sekolah yang menjadi pelajaran favoritnya adalah pelajaran agama. Pemilik nama lengkap Amanina Afiqah Ibrahim ini menuturkan, ada tambahan pelajaran baca Al Quran selepas jam pelajaran di sekolah. Rajin mengaji membuat Afiqah sudah dapat menghafal beberapa surat dari Al Quran.
Baca selengkapnya »NU Tetap Proporsional Menilai Kinerja Pemerintah
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H As’ad Said Ali mengungkapkan, NU akan tetap proporsional dalam menilai kinerja pemerintah. Menurut dia, NU mendukung beberapa program pemerintah, namun pada beberapa hal NU tetap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.
Baca selengkapnya »Pemuda Muhammadiyah: Labelisasi Teroris Menyinggung Kalangan Islam
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Saleh P Daulay, menyatakan balas dendam teroris juga terkait dengan labelisasi yang dilakukan berbagai pihak. Walau demikian, Saleh mengatakan jangan sampai labelisasi yang ditujukan pada santri Pondok Pesantren Ngruki justru membuat mereka sakit hati dan merasa sebagai yang terpinggirkan di Indonesia.
Baca selengkapnya »MUI Tolak Sertifikasi Ulama Usulan BNPT
Untuk mencegah maraknya paham radikal di masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) usul perlu ada sertifikasi ulama. Namun, Majelis Ulama Indonesia tidak setuju dengan wacana ini. Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf Amin menegaskan predikat ulama didapat dari pengakuan masyarakat, bukan pemerintah. Seseorang disebut ulama jika diakui masyarakat.
Baca selengkapnya »