dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Untuk mencegah maraknya paham radikal di masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) usul perlu ada sertifikasi ulama. Namun, Majelis Ulama Indonesia tidak setuju dengan wacana ini.
Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf Amin menegaskan predikat ulama didapat dari pengakuan masyarakat, bukan pemerintah. Seseorang disebut ulama jika diakui masyarakat.
“Untuk apa sertifikasi seperti ini. Sertifikat ulama ini dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Jadi, tidak perlu sertifikasi seperti itu,” jelasnya sesaat tadi (Sabtu, 8/9), sebagaimana yang diberitakan oleh Rakyat Merdeka Online.
Ma’ruf mengatakan, selama ini pihaknya sudah aktif dalam mencegah tumbuhnya paham-paham terorisme. Salah satunya, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram bom bunuh diri dan aksi teror. MUI juga pernah membentuk Tim Penanggulangan Terorisme. Namun ini sekarang sudah dihapus setelah ada BNPT.
“MUI menganggap sudah ada institusi pemerintah yang menanggulanginya. Tapi saya tidak tahu institusi itu sekarang efektif atau tidak,” sindir Ma’ruf.
Untuk menanggulangi aksi teror, lanjutnya, pemerintah harus lebih aktif mensosialisasikan deradikalisasi. Pemerintah bisa kerja sama dengan MUI agar kerjanya lebih efektif.
“Tapi, secara kelembagaan, lebih ada kerja sama itu. MUI jalan sendiri, pemerintah juga sendiri,” tandasnya. (dem/RMOL)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(3 votes, average: 9.67 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
