Masjid di Dudley Town, kawasan West Midlands, Inggris, menggelar pameran Islam bertujuan untuk memotivasi dan memperkuat sikap saling menghormati antar-pemeluk agama yang berbeda di Inggris.

Harian terkemuka AS, Washington Post, memuat laporan korespondennya di Cairo yang menyebutkan bahwa tekanan dan kekerasan terhadap LSM HAM di Mesir saat ini melebihi apa yang pernah dijalankan oleh rezim Husni Mubarak.

Ribuan warga bersama mahasiswa Fakultas Teknik Universitas ‘Ain Shams Mesir ikut mengantar jenazah Islam Shalah yang lebih dikenal teman-temannya dengan Islam ‘Athitu ke peristirahatannya terakhir, sebagaimana diberitakan Islam Memo (22/5/2015).

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyatakan siap menampung para pengungsi dan pendatang yang terapung-apung di laut asalkan mereka ditempatkan di negara ketiga atau dipulangkan dalam waktu satu tahun.

Presiden kudeta Mesir, Abdul Fatah as-Sisi, melantik Ketua Klub Hakim Mesir, Ahmad Az-Zind, yang juga musuh bebuyutan Ikhwanul Muslimin dan Presiden Mursi menjadi Menteri Kehakiman yang baru pada hari Rabu (20/5/2015), sebagaimana dilansir BBC dari media lokal.

Sundus ‘Ashim adalah politisi muda Mesir (28 tahun) yang bergabung dengan Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin. Sebagaimana dimuat Aljazeera dalam kolom profil tokohnya , Sundus disebutkan satu di antara tokoh Ikhwanul Muslimin yang dihukum mati atas tuduhan aksi mata-mata dengan Hamas dan pembobolan penjara Wadi Nitrun bersama dengan Presiden Mursi.

Satu organisasi hak asasi manusia menuduh aparat keamanan Mesir menggunakan kekerasan seksual dalam skala massal untuk membungkam oposisi, sebagaimana diberitakan BBC (19/5/2015).

Ketua Parlemen Jerman, Norbert Lammert, memutuskan untuk membatalkan pertemuan yang sudah dijadwalkan dengan pemimpin kudeta Mesir, Abdul Fatah As-Sisi, dalam kunjungannya yang dijadwalkan bulan depan.

Sebagaimana dilansir BBC (19/5/2015), Pemasok sosis ini mengatakan bahwa ini murni kesalahan pemasangan label dan sudah memberi tahu Aldi tentang kesalahan tersebut.

Sebagaimana rilis yang diterima Aljazeera (18/5/2015), Perhimpunan Nasional untuk Demokrasi dan Persatuan (PNDP), parpol oposisi terbesar di Mauritania, menyatakan hukuman mati itu bentuk pelanggaran nyata rezim kudeta di Mesir terhadap HAM dan kemuliaan manusia.