Turki terus saja memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, terutama warga Jalur Gaza. Ahad (31/5/2015) kemarin, dilaksanakan pernikahan massal 4 ribu warga Gaza dengan pembiayaan dari pemerintah Turki.

Perdana menteri Turki, Ahmet Davutoglu, Ahad (31/5/2015) kemarin, menyatakan tidak membeda-bedakan para pengungsi Suriah menurut agamanya. Mereka semua akan ditampung dan dilayahi. Tidak akan dipulangkan ke Suriah.

Pemerintah Kuwait memutuskan untuk melarang para hakim dan kejaksaan turut aktif dalam situs-situs media sosial, seperti facebook, twitter dan lainnya, untuk menuliskan komentar dan sikapnya. Seperti diberitakan Al-Moslim, Ahad (31/5/2015) hari ini.

“Semua pakar yang dibunuh itu mempunyai gelar doktor. Mereka bekerja di berbagai universitas di Irak, dan lembaga-lembaga lainnya. Awalnya mereka berada di luar negeri. Namun setelah penjajahan Amerika atas Irak, perdana menteri Nouri Al-Maliki meluncurkan program memulangkan mereka dengan imbalan rumah, kendaraan, gaji, dan jabatan.”

Semakin dekat waktu pemilu, pemerintah Turki semakin memperketat keamanan di wilayah bagian timur dan utara negeri. Semua aktivitas yang diperkirakan bisa mengganggu lancarnya pelaksanaan pemilu dilarang. Wilayah timur dan utara mendapat kiriman pasukan keamanan cadangan dari pusat.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan tidak akan tinggal diam terhadap orang-orang yang berusaha mengubah lafazh adzan, tidak akan membiarkan para pengkhianat negara yang menuduh Turki Utsmani sebagai pelanggar HAM terhadap kelompok Armenia dan Yunani sejak tahun 1453 M.

Sekelompok ilmuwan dan aktivis dunia yang berjumlah 50 orang menuntut masyarakat dunia menghentikan dukungannya kepada pemerintah Mesir hasil kudeta militer yang selalu melakukan tindakan represif terhadap para penentangnya.

Publik dikejutkan adanya informasi dari federasi sepakbola Mesir bahwa Mesir tidak mendukung Prince Ali Bin Hussein dalam pemilihan presiden FIFA, Jumat (29/5/2015) kemarin, di Zurich, Switzerland.

Tantangan tersulit yang akan dihadapi partai berkuasa, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), dalam pileg 7 Juni mendatang bukan pada menang atau kalah dalam pemilu. Demikian ditulis Haythem Kehili dalam Turk Press, Sabtu (23/5/2015) yang lalu.

Perdana menteri Turki sekaligus ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Ahmet Davutoglu, kembali menegaskan janjinya meninggalkan kepemimpinan AKP jika gagal meraih kemenangan dalam pileg Juni mendatang.