Topic
Home / Berita / Nasional / PKS: Pramuka Sarana Tepat Bela Negara

PKS: Pramuka Sarana Tepat Bela Negara

Ahmad Zainuddin, Wakil Ketua FPKS DPR RI.
Ahmad Zainuddin, Wakil Ketua FPKS DPR RI.

dakwatuna.com – Bandung.  Wakil Ketua FPKS MPR, Ahmad Zainuddin mengatakan, pramuka merupakan salah satu wujud pelaksanaan bela negara yang tepat.

“Kegiatan pramuka ini sebenarnya menjadi sarana yang tepat, perwujudan yang lebih tepat dari upaya bela negara yang diprogramkan pemerintah,” kata Zainuddin sebagaimana dilansir  republika.co.id, Ahad (22/11).

Ia menjelaskan, kegiatan pramuka syarat dengan materi kognitif dan implementatif yang sangat mendukung program bela negara dan cinta tanah air. Menurutnya, tujuan dan kandungan dalam pramuka menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengatur kedudukan pramuka dalam undang-undang khusus.

Sebelumnya, pramuka hanya diatur melalui Kepres RI Nomor 238 Tahun 1961. Lalu tahun 2010 diperkuat dalam Undang-Undang nomor 12. Artinya, kata dia, gerakan pramuka sangat diperhitungkan sebagai faktor penopang program nasionalisme dan bela negara.

Ia menambahkan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara. Begitupun pemerintah mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara dan rakyat. Hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, seluruh warga negara wajib hukumnya ikut program ini. Nanti yang bakal membedakan hanyalah soal porsi latihannya saja.

“Yang umurnya 50 tahun ke atas dan ke bawah itu disesuaikan saja porsi latihannya,” ujar Ryamizard Ryacudu di Kemenhan, Ruang Bhinneka Tunggal Ika, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (12/10/2015), dikutip dari detikcom.

Mulai tukang ojek hingga rektor pun wajib ikut serta dalam bela negara. Bela negara nantinya juga akan masuk di kurikulum mulai TK hingga perguruan tinggi.

“Kalau tak suka bela negara di sini, tidak cinta tanah air, ya angkat kaki saja dari sini. Kita bangkit dan hancur harus bersama. Dan akan ada kurikulum untuk bela negara, mulai TK hingga perguruan tinggi,” tuturnya.

Namun secara tegas dia menjelaskan bela negara ini bukan wajib militer. Dan program bela negara merupakan program murni dari Kementerian Pertahanan. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

PKS Gencar Bantu Korban Gempa dan Tsunami Sulteng

Figure
Organization