dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Seluruh elemen masyarakat ke depannya diwajibkan ikut bela negara. Malah mulai dari TK hingga pegawai kantoran, tidak ada yang luput dari program Kementerian Pertahanan ini
“Kalau tak suka bela negara di sini, tidak cinta tanah air, ya angkat kaki saja dari sini. Kita bangkit dan hancur harus bersama. Dan akan ada kurikulum untuk bela negara, mulai TK hingga perguruan tinggi,” tegas Menhan Ryamizard Ryacudu dalam jumpa pers di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10/15) sebagaimana dilansir detikcom.
Menhan Ryamizard Ryacudu menyampaikan bahwa program bela negara ini wajib dilakukan bagi warga yang berusia 50 tahun ke bawah..
“Ini menumbuhkembangkan cinta tanah air, rela berkorban, berupa latihan fisik dan psikis. Batasan umur 50 ke bawah, ini never ending process, sejak PAUD hingga perguruan tinggi,” urai Ryamizard.
Ryamizard beralasan bahwa bela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara yang telah diamanatkan dalam undang-undang.
“Ini hak dan kewajiban. UUD pasal 27. Hak dituntut, kewajiban dilaksanakan juga. Demo boleh, tapi negara minta warganya bela negara. Kita lahir dan besar di sini. Hidup bersama, besar bersama,” terang dia.
Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanudin menilai rencana Kementerian Pertahanan merekrut 100 juta orang sebagai kader bela negara sulit dimengerti. Kementerian Pertahanan menargetkan bisa merekrut 100 juta orang dalam tempo 10 tahun ke depan.
Menurut purnawirawan jenderal bintang dua itu, target tersebut terlampau fantastis jika dibandingkan dengan sarana pelatihan yang dimiliki Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kemenhan. Badiklat hanya mampu menampung 600 orang saja.
“10 juta orang per tahun atau 833 ribu orang per bulan, jumlah ini sangat fantastis,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/10), dikutip dari cnnindonesia.com
Dasar hukum …..
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Saiful Bahri
