dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
Ia juga mempertanyakan dasar hukum perekrutan. Selama ini aturan yang mengatur tentang bela negara dinilainya belum lengkap.
Baru satu ketentuan soal bela negara yakni Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara .
Hal itu juga dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 5 yang menyatakan, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan UU .
Bahkan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan, ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.
Oleh karena itu Hasanuddin menilai, hingga saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang bela negara. Apalagi aturan turunnya seperti peraturan presiden atau keputusan presiden.
Hasanuddin juga menyatakan sampai saat ini DPR bersama pemerintah belum pernah membahas secara rinci terkait anggaran yang disiapkan untuk bela negara. Bahkan dia pun mempersoalkan anggaran yang disiapkan untuk melatih 100 juta warga menjadi kader bela negara.
Sebab, jika diandaikan dalam lima tahun kedepan, 100 juta warga dilatih sebanyak 50 juta orang, maka diperlukan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah.
“Bila biaya pelatihan per orang Rp10 juta, maka dibutuhkan anggaran Rp500 triliun, uang dari mana?” katanya.
Pemerintah, kata Hasanuddin, saat ini sudah memangkas anggaran dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI. Kebutuhan alutsista tahun 2016 masih kurang Rp36 triliun yang membuat target minimum esensial force (MEF) tahun 2019 sulit tercapai.
Oleh karenanya, menurut Hasanudin pemerintah perlu mengkaji ulang rencana bela negara dan lebih menentukan prioritas, disaat anggaran negara semakin terbatas. (sbb/dakwatuna)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Saiful Bahri
