dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Andi Akmal Pasluddin memberikan apresiasi atas upaya Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang telah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Kelautan Perikanan, dan kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/walikota dalam menginisiasi program untuk nelayan.
“Secara simbolis pembiayaan oleh pemerintah pada sektor kelautan di mana nelayan sebagai obyek penerima langsung merupakan sebuah harapan besar pada program kesejahteraan yang menyentuh langsung kepada rakyat kecil,” kata Andi Akmal, dalam siaran persnya, Senin (11/5).
Selama ini, lanjut Andi Akmal, rakyat kecil pada sektor petani dan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang dipandang sebelah mata oleh perbankan. Menurutnya, hal ini dikarenakan pekerjaan petani dan nelayan tidak memiliki rutinitas keuangan bulanan, sehingga pihak perbankan merasa dirugikan jika memberi pinjaman karena berbeda struktur kerja keuangannya. Akibatnya, perbankan sulit memberi pinjaman pada petani dan nelayan, dengan alasan Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet bank akan melonjak, dan hal ini merupakan momok mengerikan pihak perbankan.
“Program Jaring (Jangkau, Sinergi, Guideline) yang diresmikan pak JK di Takalar, Sulsel dengan target utama peningkatan pembiayaan sektor kelautan dan perikanan merupakan pintu gerbang keberpihakan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Karena ini dapat ditularkan kepada pembiayaan petani yang selama ini dikelola kementerian pertanian belum menunjukkan hasil yang memuaskan di masyarkat,” jelas Andi Akmal.
Legislator daerah pemilihan Sulsel 2 ini menerangkan, pembiayaan di sektor pertanian sudah ada di mana pengelolaannya dilakukan oleh direktur pembiayaan eselon dua di bawah dirjen prasarana dan sarana pertanian dalam bentuk Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Meskipun program ini ada pengaruhnya bagi petani kecil, masih kata Andi Akmal, namun tingkat keberhasilannya jauh dibawah 50 persen. Menurutnya, ini dikarenakan pemahaman petani dan proses kontrolnya sangat kurang. Petani menganggap bahwa dana dari pemerintah dianggap hibah sehingga tanggungjawab mengembalikan dana diabaikan. Dilain pihak, menurut Andi Akmal, sosialisasi dan pendampingan terhadap petani sangat kurang karena lemahnya sistem dan sumber daya manusia (SDM) yang dilibatkan, dan ini yang menjadi penyebab utama rendahnya keberhasilan program PUAP.
“Sinergi dan pendampingan keuangan yang dilakukan oleh OJK, yang kemudian didukung oleh kementerian tehnis dan kepala daerah, pada kelompok masyarakat yang diabaikan perbankan, merupakan harapan besar pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kami di legislatif akan mendukung dan mengawal program ini untuk dapat diterapkan pada petani dan nelayan. Sehingga petani dan nelayan memahami tentang pembiayaan, resiko bisnis dan merasa didukung secara psikologis oleh regulasi otoritas pemerintah,” pungkas Andi Akmal. (abr/dakwatuna)
Redaktur: Abdul Rohim
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Abdul Rohim
