Terungkap, Ternyata Militer Mesir Penguasa 87% Tanah di Negara Tersebut

dakwatuna.com – Mesir. Harian The Guardian UK menyebutkan bahwa militer di Mesir merupakan pemilik 87% tanah dari keseluruhan luas wilayah Mesir.

Pada tahun 1997, pemimpin diktator Mesir yang juga berasal dari kalangan militer, Husni Mubark, mengeluarkan Perpres yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Pertahanan (militer) untuk mengelola (menguasai) seluruh tanah yang belum dijadikan perumahan atau lahan pertanian.

Luas tanah tersebut mencapai sekitar 87% dari luas keseluruhan Mesir yang masih berbentuk padang pasir karena mayoritas wilayah di Mesir adalah gurun sahara, dan tanah tersebut dapat didiami dan dikembangkan jika air Sungai Nil sudah dialirkan melalui pipa-pipa bawah tanah.

Militer kemudian menaruh berbagai papan pengumuman untuk tanah-tanah tersebut yang berisikan tulisan “Dilarang Mendekat dan Mengambil Gambar…Area Militer.”

Meskipun tidak ada aktivitas militer di atas area tidak berpenghuni tersebut, berdasarkan Perpres Mubarak di atas, tanah tersebut dianggap menjadi hak milik militer untuk kemudian dikembangkan menjadi perhotelan, atau perumahan untuk anggota militer, atau pusat perbelanjaan mewah, yang keuntungannya diambil militer.

The Guardian UK juga mengungkapkan adanya kontrak yang baru ditandatangani militer kudeta Mesir saat ini dengan Arabtec Emirat untuk pembangunan proyek 1 juta rumah di atas tanah-tanah kosong yang dikuasai militer. Proyek tersebut dijalankan dengan menggandeng kontraktor lokal yang juga dimiliki oleh petinggi militer.

Pada zaman diktator Mubarak, pemerintah dan pengusaha yang berada di lingkaran kekuasaan meluncurkan mega proyek pembangunan bernama Proyek Cairo 2050 dengan target mengubah Cairo menjadi kota modern dengan perumahan dan berbagai fasilitas mewah. Proyek ini didanai oleh investor-investor dari Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Revolusi 25 Januari merupakan peristiwa yang tidak diharapkan oleh sebagian pihak di Mesir, khususnya kalangan yang paling diuntungkan oleh rezim diktator Mubarak seperti militer, hakim, dan wartawan pemerintah.

Setelah Al-Sisi dan militer menggulingkan Presiden Mursi pada 3 Juli 2013 lalu, maka pergerakan ekonomi dan pembangunan di Mesir kembali dipegang oleh sisa-sisa rezim Mubarak yang berambisi untuk menghidupkan kembali Proyek Cairo 2050.

Maka tatkala Hazem Al-Beblawy mengundurkan diri, Menteri Perumahan Ibrahim Mehleb diangkat menjadi PM Kudeta yang baru. Kementerian Perumahan Mesir kemudian diserahkan kepada Mostafa Madbouli, salah seorang tokoh penting yang mencanangkan Proyek Cairo 2050 pada masa diktator Mubarak. (islammemo/theguardian/rem/dakwatuna)

Redaktur: Rio Erismen

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Rio Erismen

Alumnus Universitas Al-Azhar Cairo dan Institut Riset dan Studi Arab Cairo.