Topic Archives: Serial Kudeta Militer di Mesir

Keluarga Mursyid ‘Am Ikhwanul Muslimin Dr. Muhammad Badie’ mengadu kepada Dewan Nasional HAM Mesir bahwa salah seorang petinggi kepolisian telah melakukan tindak kekerasan kepada Badie’ di dalam penjara.

Perpres yang dikeluarkan Mubarak menjadikan militer sebagai penguasa 87% wilayah di Mesir.

Majlis hakim jadikan sidang Mursi dan petinggi IM lainnya sidang tertutup bagi media

Gugatan hukum menolak pencalonan Al-Sisi yang diajukan oleh seorang pegawai Kemlu Mesir ke Mahkamah Konstitusi Mesir

Tokoh salafi, Hazem Shalah Abu Ismail, umumkan pencapresan dirinya diri di balik terali terdakwa di pengadilan Mesir, Sabtu, 5 April 2014

dakwatuna.com – Inggris. Salah satu media internasional di Inggris, Middle East Monitor, menyebutkan bahwa sedikitnya 37 negara anggota PBB sedang mempelajari usulan pertemuan khusus PBB untuk membahas tuntutan pembekuan keanggotaan Mesir di Majlis Umum PBB. Tuntutan pembekuan keanggotaan Mesir tersebut datang setelah keputusan pengadilan kudeta yang menghukum mati 529 warga …

dakwatuna.com – Inggris. Majalah Economist yang diterbitkan di Inggris memberitakan pencalonan tokoh kudeta militer di Mesir, Abdul Fatah Al-Sisi, dalam Pilpres Kudeta Mesir pada akhir Mei 2014 ini yang dilengkapi dengan karikatur Al-Sisi yang digambarkan sebagai penari telanjang (striptis). Dalam karikatur tersebut, sebagai penari striptis Al-Sisi tampak tengah melepaskan baju …

dakwatuna.com – Mesir. Hashtag #انتخبوا_العرص menjadi trending topic di kalangan pengguna jaringan sosial twitter di Mesir dan negara-negara Arab lainnya dengan jumlah tweeps  yang merespons terhadap hashtag ini mencapai angka 100 juta dalam 3 hari pertama diluncurkan. Hashtag #انتخبوا_العرص merupakan ejekan dan penghinaan kepada tokoh kudeta Abdul Fatah Al-Sisi (mantan …

dakwatuna.com – Mesir. Pakar politik dari Universitas Cairo, Prof. Dr. Hasan Nafea, menyatakan bahwa keputusan pemerintah kudeta Mesir untuk menerbitkan UU Anti Terorisme yang baru dan mengamandemen UU Acara Pidana tidak akan mengurangi aksi-aksi radikalisme di Mesir. Penerbitan UU tersebut tidak akan efektif, bahkan sebaliknya menyuburkan aksi-aksi kekerasan dari kalangan …

dakwatuna.com – Mesir. Rapat kabinet kudeta yang dipimpin PM Ibrahim Mehleb pada Kamis sore, 3 April 2014, memutuskan penetapan UU pemberantasan terorisme yang baru dan mengajukannya kepada Presiden Kudeta Adly Mansour untuk disahkan sebelum diberlakukan secara resmi. Dalam hal ini, UU ini disusun dan disahkan hanya berselang satu hari setelah …