Evaluasi Menteri Jangan Dipolitisasi untuk Kepentingan 2014

dakwatuna.com – Sebagai tahun politik, maka kegaduhan politik di tahun 2013 sulit dihindari. Apalagi pasti banyak akrobat politik yang dimainkan untuk tujuan kepentingan politis, termasuk juga termasuk persoalan reshuffle.

“Saya berharap bila memang terjadi reshuffle, bukanlah bagian dari gimmick politik yang demikian, namun memang karena ada urgensi yang sangat mendesak,” kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhbasy, Kamis (3/1), seperti yang dilaporkan Rakyat Merdeka.

Karena itu, lanjut Aboebakar, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan harus bekerja profesional dalam menilai dan mengevaluasi kinerja masing-masing kementerian. Penilaian pada masing-masing menteri harus menggunakan variabel yang jelas, terukur dan sesuai dengan peruntukannya.

“Jangan sampai evaluasi menteri hanya digunakan untuk men-downgrade menteri-menteri dari partai tertentu agar terganggu elektabilitasnya. Ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai persoalan ini dipolitisasi untuk persiapan 2014, itu tidak fair,” demikian Aboebekar. (ysa/RMOL)

Redaktur: Ardne

(1 votes, average: 8.00 out of 5)

Loading...

Tentang Tim dakwatuna

Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

@dakwatuna