Dewan Peradilan Mesir Dukung Dekrit Mursi

dakwatuna.com – Presiden Mesir Muhammad Mursi kukuh mengambil alih kekuasaan peradilan untuk sementara. Mayoritas masyarakat Mesir turun ke jalan mendukung langkah darurat tersebut, melawan oposisi. Sedangkan Washington turut campur meminta presiden Mesir mengevaluasi ulang keputusan tersebut.

”Presiden tidak akan menarik keputusan tersebut (dekrit),” Juru Bicara Kepresidenan Yasser Ali mengatakan demikian usai pertemuan lima jam dengan petinggi peradilan di Kairo, Senin (26/11), seperti dilansir BBC News.

Presiden mengumpulkan anggota Dewan Tertinggi Peradilan Mesir, menghendaki peradilan mendukung langkah tersebut. Yasser mengatakan anggota hakim senior mendukung langkah politik presiden kali ini. Namun dengan menambahkan hal tersebut hanya untuk mempertahankan kedaulatan negara, dan mempertahankan lembaga-lembaga peradilan.

Kompromi yang menghasilkan konsensus antara Lembaga Kepresidenan dan Peradilan tersebut mendesak para hakim dan kejaksaan menghentikan aksi unjuk rasa menuntut pencabutan dekrit tersebut. “Presiden menghormati independensi lembaga-lembaga peradilan,” demikian menurut Yasser.

Mursi pada Kamis (22/11) mengeluarkan dekrit, berisikan pemecatan Jaksa Agung Abdel Maguid Mahmoud – sebagaimana tuntutan revolusi Mesir – dan menggantikannya dengan Talaat Ibrahim. Mursi berencana untuk kembali menyeret para koruptor di era rezim Presiden Husni Mubarak ke meja peradilan. Dekrit juga berisikan keputusan presiden untuk memulihkan peran parlemen yang sempat dibubarkan oleh Dewan Tertinggi Militer (SCAF), melalui Mahkamah Konstitusi awal Juli lalu.

Selain itu peraturan darurat tersebut juga menyebutkan perpanjangan tugas Dewan Konstitusi dalam dua bulan ke depan untuk merampungkan konstitusi baru. Oposisi menolak keberlakuan dan menuduh dekrit tersebut adalah bagian dari kediktatoran presiden baru terhadap lembaga peradilan. Namun mayoritas rakyat Mesir mendukung langkah presiden tersebut lantaran dianggap untuk menyelamatkan negara.

Pemimpin oposisi dan beberapa tokoh perlawanan mengatakan dekrit tersebut adalah kesemena-menaan Mursi terhadap lembaga peradilan. Kelompok ini memaksa agar presiden mencabut keberlakuan dekrit tersebut. ”Kami menolak untuk berdialog (dengan presiden) sampai dekrit tersebut dibatalkan,” kata tokoh oposisi Mohamed ElBaradei, capres Mesir yang gagal maju sebagai Presiden Mesir. (Dewi Mardiani/Bambang Noroyono/ROL)