Home / Berita / Opini / Pilpres RI 2014 dan Suriah  

Pilpres RI 2014 dan Suriah  

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Pilpres 2014 - ilustrasi (Foto: beritadewan.com)
Pilpres 2014 – ilustrasi (Foto: beritadewan.com)

dakwatuna.com – Begitu membumbung harapan umat Islam ketika partai-partai berbasis massa Islam bertemu di Cikini beberapa waktu lalu. Terbayang persatuan dan kesatuan umat yang selama ini dirindukan kaum muslimin Indonesia, yang  diutarakan pula oleh para ulama MIUMI, MUI, FUI dan minimal 66 ormas Islam lainnya dari Aceh hingga Papua, bisa terwujud. Namun, inilah potret perpolitikan Indonesia tahun 2014 ini. Meski koalisi Islam memiliki  jumlah suara 31%, apa daya dirinya masih belum memiliki keberanian untuk tampil heroik mengusung mimpi kaum muslimin agar memiliki Capres sendiri?

Bukan hal yang mudah memang jika idealisme harus dihadapkan pada kenyataan. Lalu reaksi apa yang bisa dilakukan? Pasrah mengikuti arus pusaran besar, atau bete lalu keluar sekalian dari arena pertarungan sambil  menebar sumpah serapah sepanjang jalan dan berujung pada pembuatan partai baru yang akhirnya jatuh pada kubangan yang sama?

Saya rasa, selama akal masih dikandung badan, ada metode lain yang bisa digunakan untuk menyatakan idealisme yang Allah janjikan terwujud di muka bumi.

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi),”(QS. al-Qashash [28]: 5)

Bagai bola salju yang menggelinding semakin kencang, para pemimpin koalisi semakin hari semakin leluasa memperebutkan suara umat Islam Indonesia. Sah-sah saja. Karena mereka memiliki total 50% suara pileg 2014 saat ini.

Namun, yang perlu dicatat oleh para pemangku partai berbasis Islam adalah harapan sejati konstituennya tidak pernah padam. Harapan terangkatnya dari status tertindas menjadi pemimpin yang akan mewarisi bumi, inilah  kemenangan sejati yang selalu diidam-idamkan umat Islam di manapun berada.

Apakah hal ini mereka perjuangkan? Di sinilah, tugas rakyat dan konstituen adalah mengingatkan. Karena bagaimanapun, suara rakyat sangat menentukan dewasa ini. Barangkali benar bahwa vox populi vox dei, tapi yang jelas vox populi bukan vox partai pada Pilpres nanti.

Dialektika elitisme sering disebarluaskan untuk menentukan peta perpolitikan Indonesia. Dikotomi islamis-nasionalis, militer-sipil, wong cilik-wong intelek, orang Jawa-bukan Jawa adalah jargon-jargon yang paling  sering digunakan para peserta untuk membranding jagoan tertentu. Lalu menekan lawan ataupun membujuk kawan politik dalam membentuk line-up koalisi.

Hal seperti ini rawan digunakan oleh pihak pemenang untuk mendikte  pihak lainnya. Memang, mungkin saja branding seperti ini mengganggu elektabitas pihak pemenang pemilu. Namun bagi pihak yang kalah, hal seperti ini malah bisa menenggelamkannya ke tingkat yang lebih dalam lagi. Mengapa? Branding yang dimiliki pihak kecil akan diasosiasikan dengan kekalahan dan hanya akan membuat dirinya tidak percaya diri dalam bargaining.

Seperti halnya istilah “saudara tua” yang digunakan Jepang ketika memasuki  Indonesia, tanpa sadar menumbuhkan pemikiran bahwa bangsa Indonesia adalah saudara kecil yang masih harus diasuh kakaknya. Sehingga wajar kalau rakyat Indonesia tidak resisten saat itu.

Ashobiyah, atau elitisme dalam zero sum-game sejatinya hanya akan melahirkan pihak pemenang sebagai strata masyarakat predator dan masyarakat umum sebagai korbannya. Sungguh, hal ini sangat tidak kita inginkan terjadi  sebagai akibat pemilu 2014.

Koalisi Islam bernada Indonesia Raya sudah coba digelar untuk menghasilkan koalisi terbesar dalam pemilu 2014. Lalu, adakah nuansa elitisme di dalam pembentukannya?

Saya khawatir, dikotomi islamis-nasionalis, militer-sipil (bahkan terakhir islamis-militer) tak terelakkan untuk tampil ke dalam wacana lining up. Wajar memang, dan itu indah jika bisa diharmonikan. Namun, ingat sejarah  Rasulullah, dipersaudarakannya kaum Muhajirin dan Anshar bukanlah atas dasar kesukuan Makkiyah-Yatsribiyah yang rawan membuat senioritas di dalam masyarakat. Namun lebih karena nasib tugas yang sedang dialami  oleh masing-masing pihak saat itu sehingga lebih egaliter. Muhajirin berarti yang berpindah, Anshor berarti yang membantu. Jadi, antara yang berpindah dan yang membantu membentuk sebuah simbiosis mutualisme yang sangat  indah, bukan?

Dalam pembentukan pemerintahan ke depan, memang sebaiknya dikotomi elitisme atau ashobiyah harus mulai diganti dengan dikotomi “kesejajaran nasib tugas” yang lebih mencerahkan.

Misalnya agen perubahan dan pihak  fasilitator (agent of change dan promotor). Di sini, pembagian peran atas dasar egalitarianisme akan melahirkan sikap trust each other yang sangat kuat. Ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam melaksanakan program- program pembangunan. Perasaan kesejajaran nasib pada pelaksana pemerintah ini pun akan menjamin terbentuknya mental mengabdi kepada masyarakat luas (atau Hizmet menurut orang Turki). Bukan mengabdi pada elite  tertentu saja seperti yang dihasilkan oleh budaya

About these ads

Redaktur: Pirman

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

S1-Teknik Penerbangan ITB, S2-Desain ITB. Mahasiswa Doktoral, Aerospace Engineering, METU Ankara, Turki

Lihat Juga

Donald Trump, presiden AS ke-45. (blogspot.com)

Kemenangan Trump Dipastikan Untungkan Israel