Home / Berita / Opini / Islam Yes, Partai Islam Yes

Islam Yes, Partai Islam Yes

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi - Pemilu 2014, 9 April 2014. (Foto: ppktanahgrogot.blogspot.com)
Ilustrasi – Pemilu 2014, 9 April 2014. (Foto: ppktanahgrogot.blogspot.com)

dakwatuna.comJargon di atas mungkin mengingatkan kita pada seorang cendekiawan yang banyak berkarya dalam bidang pemikiran dan ideologi, Nurcholish Madjid atau lebih dikenal dengan nama Cak Nur. Melalui tulisan dan aktivitasnya, beliau mengembangkan teori-teori keagamaan dan kebangsaan.  Mempunyai latar belakang seorang santri di Pondok Modern Gontor dan pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), maka sepak terjangnya sudah tentu banyak diikuti oleh kalangan muda dan masyarakat terdidik.

Namun, tentu saja pemikiran-pemikiran Cak Nur tidak terlepas dari pro kontra dan perdebatan, apalagi setelah ia melontarkan wacana “Islam Yes, Partai Islam No”.  Tak pelak lagi wacana ini langsung saja ditentang banyak kalangan, apatah lagi dari para aktivis muslim yang ingin berpartisipasi dalam kancah perpolitikan Indonesia untuk kemajuan bangsa yang lebih baik dan bermartabat. Termasuk tokoh Islam Prof. H. M. Rasjidi yang menulis buku Filsafat Agama ini banyak mengkritik ide-ide Cak Nur.

Dalam salah satu sumber, Dawam Raharjo menjelaskan bahwa jargon yang dilontarkan oleh Cak Nur pada tahun 1971 ini dilatarbelakangi oleh problem keislaman dan afiliasi politik umat Islam ketika itu. PPP sebagai salah satu partai yang mewakili komunitas muslim dalam kancah politik ketika itu belum mampu menampilkan Islam sebagai satu gerakan politik yang berwibawa. Sehingga penyelamatan Islam dilakukan dengan memisahkan peran Islam dalam politik, atau ide ini lebih dikenal dengan sekulerisasi.

Alasan dari berbagai kalangan tokoh islam juga tidak dapat ditolak. Karena walau pada dasarnya secara logis bisa menerima ide-ide Cak Nur, akan tetapi pengaruh tekanan rezim orde baru dan ketakutan barat terhadap kebangkitan Islam di Indonesia menjadi alasan kuat untuk menolak ide ‘Islam Yes, Partai Islam No”.

Namun yang menariknya adalah seorang Negarawan yang pernah nyantri dari pondok yang sama, Hidayat Nurwahid yang juga sebagai Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pernah dalam berbagai kesempatan bertemu dan berdialog dengan Cak Nur semasa hidupnya. Beliau mengatakan bahwa ungkapan ‘Islam Yes, Partai Islam No’ itu diwacanakan karena melihat kondisi partai Islam yang belum aspiratif dan menjadi harapan bagi bangsa. Partai Islam pada waktu itu belum dapat secara baik ‘membumikan’ bahasa agama ke dalam tatanan masyarakat Indonesia yang plural.

Melewati masa transisi dan turbulensi perpolitikan Indonesia di tanah air, lahirnya PKS yang waktu dulu bernama Partai Keadilan (PK) pada awal kebangkitan reformasi bagi Cak Nur telah membawa nilai-nilai Islam yang lebih apik dan rapi dalam bingkai keteraturan yang mantap secara organisasi. Memiliki sistem perekrutan dan pengkaderan yang baik. Memiliki kader-kader muda yang profesional dan terdidik. Selalu memberi pelayanan kepada masyarakat dalam aktivitas sosial yang cukup baik. Memiliki sistem kerja yang produktif dan berwawasan ke depan. Sehingga kemudian menurut Hidayat Nurwahid, Cak Nur telah menarik balik istilah tersebut dan menggantinya dengan ‘Islam Yes, Partai Islam Yes’. Ungkapan Cak Nur itu sangat mengejutkan Hidayat Nurwahid. Tidak banyak yang mengetahuinya. Tidak banyak pula media dan seminar untuk menggelar wacana baru Cak Nur itu. Cak Nur melihat, lahirnya Partai Keadilan (PKS Sekarang) menjadi sebuah harapan baru bagi bangsa ini yang harus tetap dijaga dan dipelihara.

PKS sebagai harapan baru Indonesia

Bila ditelusuri perdebatan pemikiran tentang keberadaan Islam yang wujud dalam kancah perpolitikan nasional dapat berimbas buruk pada citra Islam itu sendiri, maka teori itu dapat ditolak jika performa partai Islam dapat ditampilkan lebih baik. Namun jika jargon yang diusung oleh Cak Nur itu tetap dipertahankan dalam keadaan di mana muncul partai Islam baru yang lebih menjanjikan kemajuan bangsa dan menyelamatkan aset Indonesia, maka bisa saja perdebatan itu telah bergeser dari kekhawatiran citra buruk Islam sebagai agama yang dianut kepada Partai Islam sebagai rival politik.

Munculnya Partai Keadilan Sejahtera dalam kancah perpolitikan nasional merupakan satu bentuk jawaban dari kekhawatiran berbagai kalangan tentang buruknya citra Islam. Sebagai partai yang modern dan lebih bersih ini telah menyerap perhatian masyarakat Indonesia. Mengapa tidak, di saat bangsa ini ‘terluka’ oleh perilaku para koruptor dan pencuri aset kekayaan Negara yang berlindung di balik partai politik bukan berbasis agama, PKS maju sebagai partai yang paling bersih. Terbukti dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang didominasi oleh para politisi dan pejabat pemerintahan dari parpol bukan berbasis agama (lihat tabel). Maka Jargon ‘Islam Yes, Partai Islam No’ itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas moralitas bangsa.

Alasan kedua adalah performa dari parpol bukan berbasis agama saat ini dalam berbagai kampanye dan cara kerjanya, belum dapat dijadikan sebagai sandaran moralitas dan keteladanan serta pendidikan bagi anak bangsa. Penampilan hiburan erotis yang dihadirkan saat kampanye telah mengeksploitasi perempuan dan anak-anak yang hadir saat itu. Belum lagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan peserta kampanye dan sampah yang berserakan setelah kampanye menjadi catatan tersendiri betapa mirisnya kita terhadap perilaku individu-individu yang mengusung parpol bukan berbasis agama.

Dalam kepemimpinan pejabat publik dari dan yang diusung parpol bukan berbasis agama pula belum menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan masyarakat, bahkan memberi trauma tersendiri kepada mereka bahwa memilih saat pemilu bukanlah solusi. Karena dari tahun ke tahun masyarakat belum merasakan secara nyata dampak positif dari pemilihan pejabat publik yang dilakukan. Belum lagi beredar indeks tingginya perilaku korupsi yang dinaungi oleh parpol besar saat ini yang notabene bukan berbasis Islam sebagai ideologinya.

Namun, PKS sebagai partai Islam terbesar saat ini memberi harapan baru dengan hadir melayani masyarakat dalam setiap bencana dan musibah alam, melakukan tahapan perbaikan citra bangsa dan peningkatan taraf pendidikan, menyelamatkan aset Negara, memiliki sistem pengkaderan dan pembinaan politik yang berkelanjutan, memberi keteladanan dalam setiap aksi dan tugas di lapangan. PKS menunjukkan keseriusannya membangun bangsa ini, bukan sekedar wacana tapi kerja dan aksi yang nyata. Dan di saat yang sama jargon ‘Islam Yes, Politik No’ akan terkubur dengan hadirnya PKS sebagai partai yang lebih santun dan peduli.

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (8 votes, average: 8,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Hadi Abu Fatih
Mahasiswa Pascasarjana Universiti Malaya Kualalumpur.

Lihat Juga

Ilustrasi. (vm-kompania.com)

Implementasi Perkembangan Praktik Audit Syariah di Bank Islam Malaysia

Organization