Home / Berita / Internasional / Asia / Indonesia Tak Terima Crimea Gabung Rusia

Indonesia Tak Terima Crimea Gabung Rusia

Republic of Crimea, Ukrania - Foto: yurigankin.com
Republic of Crimea, Ukrania – Foto: yurigankin.com

dakwatuna.com – Jakarta.  Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mengatakan Indonesia tak menerima Crimea gabung ke Rusia. Menurutnya, hal tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa ada kesepakatan dengan negara induk yakni Ukraina.

“Pemisahan Crimea dan Ukraina itu kan secara sepihak, unilateral. Satu kelompok manusia memisahkan diri. Itu tidak bisa kita terima,” katanya di kantor presiden, Rabu (19/3).

Ia mengatakan Indonesia selalu mengedepankan prinsip kedaulatan negara dan mengedepankan prinsip integritas wilayah suatu negara. Indonesia, lanjutnya, juga menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah. Artinya, Indonesia tidak bisa menerima pemisahan wilayah apapun sehingga mengganggu keutuhan wilayah tersebut.

Kalaupun ada pemisahan negara, maka harus berdasarkan dan sesuai kesepakatan negara induknya. “Kita tidak bisa menerima langkah apa pun juga yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah dari Ukraina,” katanya.

Marty mencontohkan, Indonesia bisa memberikan dukungan ketika pemisahan negara terjadi atas dasar kesepakatan. Ketika Sudan Selatan memisahkan dari Sudan dan menjadi negara merdeka, Indonesia langsung mendukung karena pemisahan tersebut berdasarkan kesepakatan negara induknya. Begitu pula ketika Serbia dan Monte Negro memisahkan diri, Indonesia juga mendukung karena didasarkan kesepakatan.

Dukungan itu tidak terjadi kepada Crimea yang bergabung dengan Rusia karena tidak ada kesepakatan dengan Ukraina. “Secara langsung, pengaruhnya sangat penting. Sangat membawa dampak pada suasana hubungan antara Rusia dan negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dan tentu akan membawa dampak kepada berbagai belahan dunia kalau dibiarkan semakin memburuk,” katanya.

Ia juga menyinggung tentang sikap Indonesia yang mengedepankan prinsip penghormatan dan demokrasi serta kepatuhan terhadap konstitusi. Indonesia, lanjutnya, tidak ingin melihat perubahan pemerintahan yang sebenarnya terpilih secara sah melalui pemilu digulingkan melalui aksi demonstrasi yang tidak konstitusional. (ROL/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (5 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.
  • Sejuki

    Memang begitulah semestinya. Kalo mau referendum juga, maka harus melibatkan seluruh rakyat Ukhraina, bukan hanya sebatas melibatkan rakyat Crimea semata. Gak adil itu.

    • Mas Tjeker

      Waktu Timor Timur memisahkan diri dari Indo referendumnya cuma orang-orang Timor Timur aja yang ikut tuh?

      Pada intinya Pak Menlu takut Papua juga nanti dianeksasi Australia dengan model referendum juga :)

  • Dwi Widiansyah

    pak menlu memang hebat,.. jauh berbeda dengan bosnya,…

Lihat Juga

AS: Rudal Rusia Ancaman Bagi Stabilitas Eropa