Home / Narasi Islam / Politik / Meninjau Kotak Suara Demokrasi

Meninjau Kotak Suara Demokrasi

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi. (inet)
Ilustrasi. (inet)

“The West need to learn the definition of democracy. If it can not these clashes will carry the world towards a different place…

dakwatuna.com Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Perdana Menteri Turki, Erdogan. Dia mengatakan itu karena telah terjadi ketidakberesan dalam tragedi politik di Mesir. Erdogan memiliki bukti bahwa Israel ada dibalik kudeta Mesir. Bukti yang dimiliki oleh Erdogan ialah berupa sebuah dokumen yang menyatakan bahwa terdapat pertemuan antara Menteri Peradilan Israel dengan intelktual Prancis pada tahun 2011. Dalam pertemuan itu terdapat suatu pernyataan kontroversial yakni adanya usaha untuk menghalangi Ikhwanul Muslimin dalam pemilu di Mesir. Erdogan mengungkapkan adanya konspirasi untuk menggagalkan Ikhwanul Muslimin meski mereka memenangi pemilihan umum karena menurut pertemuan tersebut demokrasi bukan sekedar kotak suara. Hal itulah yang kemudian membuat Erdogan geram dan menyuruh Barat untuk segera mendefinisikan kembali demokrasi.

Temuan Erdogan tentu saja mengejutkan kita karena selama ini Prancis, Amerika dan negara-negara Eropa Barat begitu mengagungkan pemilihan umum. Kotak suara dijadikan sebagai indikator apakah suatu negara sudah menerapkan demokrasi atau tidak. Negara-negara Eropa dan Amerika begitu mengagungkan dan bangga dengan sistem pemungutan suara dari mulai tingkat pemilihan ketua kelas hingga pemilihan presiden. Semuanya dengan pemungutan suara.

Namun yang harus disayangkan dari pernyataan Erdogan adalah apakah kita harus terus menerus menyerahkan permasalahan ini kepada Barat? Mengapa Barat harus mendefinisikan kembali demokrasi? Mengapa bukan kita saja, sebagai bangsa timur, yang mendefinisikan demokrasi secara mandiri?

Tragedi Mesir yang terjadi sekarang ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari rangkaian Arab Spring. Arab Spring melanda hampir seluruh kawasan Asia Barat seperti Libya, Suriah, Mesir dan lain-lain. Bahkan menurut pengamat politik Timur Tengah, Yon Machmudi, Saudi pun terancam oleh tsunami politik yang dapat menghancurkan dinasti Saud dan para pendukungnya. Artinya tragedi di Mesir dan negara-negara Asia Barat lainnya sudah sangat kronis sehingga masing-masing pihak sudah tidak peduli lagi dengan teori-teori politik atau ilmu sosial seperti demokrasi. Penguasa satu dan lainnya lebih memilih bersikap pragmatis demi melanggengkan kekuasaan mereka agar tidak terkena imbas Arab Spring.

Arab Spring merupakan bagian dari wacana demokratisasi meskipun tragedi ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor seperti ekonomi. Namun wacana demokratisasi selalu muncul ketika rezim absolut dijatuhkan seperti yang terjadi pada negara Irak dan Libya. Namun apa jadinya jika ‘sang penganjur’ demokrasi seperti negara-negara Barat bermuka dua ketika telah terjadi demokrasi di suatu negara. Di Mesir Mursi telah memenangkan pemilu, namun kemudian dikudeta oleh militer dan tidak terdapat kecaman yang sangat vokal dari ‘sang penganjur’ demokrasi. Bahkan dokumen yang dibocorkan Erdogan menambah catatan hitam lemahnya teori dan praktik demokrasi.

Pernyataan bahwa demokrasi bukan sekedar kotak suara memanglah benar namun selama ini negara-negara Asia Afrika seringkali tunduk dan patuh terhadap terhadap aturan teknis ala Barat mengenai keberadaan kota suara sehingga demokrasi itu terkait dengan kota suara. Kita baru sadar setelah tragedi demi tragedi yang diwarnai oleh merah darah terjadi di negara-negara Asia Afrika seperti Mesir dan Libya. Jadi bagaimanakah sikap negara Asia Afrika terhadap demokrasi?

Saya kira tidak ada yang salah dengan demokrasi. Esensi demokrasi sangatlah berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, pembebasan dan lain-lain. Namun kita harus ingat bahwa demokrasi bukanlah sebuah generalisasi. Artinya demokrasi merupakan ekspresi kultural yang harus dijunjung tinggi. Jadi demokrasi haruslah melibatkan kebudayaan dan sejarah sebuah negara. Bahkan demokrasi harus memperhatikan agama sebagai pondasi masyarakat Asia Afrika.

Agama merupakan faktor penentu bagi suksesnya sistem politik di Asia Afrika. Pemimpin politik tidak dapat dilepaskan dari otoritas agama. Sejak dahulu hingga kini pemimpin agama dan politik selalu berdampingan untuk menjaga stabilitas. Kita dapat lihat hal ini pada Kekaisaran Turki Usmani yang manasultan dan syeihulislam atau pemegang otoritas agama Islam berdampingan erat. Ketika terjadi ketidaksepakatan antara agama dan political will maka akan terjadi chaos seperti kudeta yang dilakukan oleh syehulislam Hayrullah Efendi terhadap Sultan Abdul Aziz tahun 1876 karena kebijakannya yang pro barat tidak diterima kalangan ulama.

Dalam konteks Timur Tengah, yang mayoritas beragama Islam, maka demokrasi haruslah ditinjau ulang oleh negara-negara Timur Tengah sendiri, bukan oleh Barat. Jadikanlah teori-teori demokrasi ala Barat itu sebagai referensi dan pembelajaran  karena kita pun harus mengakui bahwa Barat telah menyumbang modernisasi dan kemajuan dewasa ini. Namun janganlah menjadikan Barat sebagai kiblat karena itu akan mereduksi identitas.

Negara-negara Timur Tengah harus berani menggali identitas mereka secara historis agar tidak memakan mentah-mentah  pandangan Barat. Mereka harus bisa menjadi negara demokrasi tetapi tetap menjaga kestabilannya. Dalam menjaga kestabilan itu maka harus terjadi sinkronisasi antara politik dengan kebudayaan dan agama yakni Islam.

Ketidakmampuan dalam melakukan sinkronisasi agama dan politik akan berakibat pada beberapa hal yakni radikalisme Islam dan westernisasi berlebihan. Radikalisme sendiri tumbuh ketika muncul kecurigaan yang berlebihan terhadap nilai-nilai yang berasal dari Barat seperti demokrasi. Sedangkan westernisasi berlebihan pun terjadi ketika pemegang otoritas dan masyarakatnya menelan mentah-mentah konsep yang ditelurkan oleh Barat.

Dalam mensikronisasikan politik dan agama Islam maka diperlukan paradigma berpikir yang inklusif atau terbuka. Artinya titik tolak dari sebuah pemikiran adalah akidah yang kemudian ditujukan untuk Tuhan dan semesta alam. Dengan kata lain Islam harus lebih terbuka dalam menganalisis konsep-konsep politik sehingga Islam haruslah dipandang sebagai sebuah ilmu, bukan ideologi yang tertutup. Jika Islam dipandangan sebagai sebuah ilmu maka akan terciptalah umat Islam yang terbuka dan kritis sehingga memungkinkan Islam untuk menerima segala bentuk modernisasi termasuk dalam menelaah hadirnya demokrasi.

Negara-negara Timur Tengah yang mayortias beragama Islam harus dapat melihat dengan cermat esensi ayat-ayat Al Quran sebagai sebuah ilmu sosial. Artinya kita tidak melihat ayat-ayat itu secara tekstual tetapi mencoba melihatnya sebagai titik pijak sebuah teori. Jika mengacu pada pendapat Kuntowijoyo, maka umat Islam harus dapat menganggap ayat-ayat Al Quran itu sebagai ilmu seperti dalam melihat surat Ali Imron ayat 110 yang berbunyi “ Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran ( kejahatan) dan beriman kepada Allah.

Jika kita melihatnya hanya dalam kacamata tekstual maka kita hanya menyimpulkan bahwa umat Islam adalah umat pilihan yang akan membebaskan seluruh manusia dari kebatilan. Namun jika kita berusaha menteorikannya, seperti yang dilakukan oleh Kuntowijoyo, maka kita akan menemukan pesan-pesan profetik yang menyiratkan sebuah masyarakat demokratis yakni adanya unsur humanisasi, liberasi dan transendensi. Humaniasasi adalah menjadikan manusia sebagai manusia seutuhnya. Artinya Hak Asasi Manusia selalu diperhatikan. Liberasi dimaksudkan sebagai upaya pembebasan terhadap keabsolutan, penindasan dan lain-lain. Keduanya adalah unsur-unsur demokrasi. Sedangkan trasendensi dimaksudkan bahwa tujuan dari hidup manusia adalah untuk beriman kepada Allah. Jadi demokrasi sebenarnya dapat didefinisikan sesuai ajaran Islam tanpa harus ketergantungan terhadap barat.

Esensi dari demokrasi sebenarnya sudah dimiliki oleh negara-negara Timur Tengah melalui ajaran Islam, namun sayangnya demokrasi selalu saja dilihat sebagai aturan teknis. Mereka tidak melihat demokrasi secara esensial dimana demokrasi adalah sebuah pesan etik, bukan teknis pemungutan suara. Mungkin apa yang dikatakan oleh dokumen bocoran dari Erdogan itu benar bahwa demokrasi bukanlah sebuah hikayat tentang kota suara namun kita baru sadar itu setelah banyak nyawa yang melayang akibat tarik menarik kekuasaan politik. Maka dari itu sudah saatnya negara-negara Asia Afrika baik itu Timur Tengah atau kawasan lain untuk mendefinisikan ulang makna demokrasi. Tentu saja agar tidak ada lagi nyawa yang melayang hanya untuk mencapai ambisiusitas politik.

About these ads

Redaktur: Aisyah

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Frial Ramadhan S
Alumnus Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.

Lihat Juga

Implementasi Perkembangan Praktik Audit Syariah di Bank Islam Malaysia