23:10 - Jumat, 24 Oktober 2014
Mohamad Aulia Syifa

Analisa Hukum Penetapan Tersangka Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK

Rubrik: Opini | Kontributor: Mohamad Aulia Syifa - 02/02/13 | 10:30 | 20 Rabbi al-Awwal 1434 H

Ilustrasi. (inet)

Ilustrasi. (inet)

dakwatuna.com – Rabu 30 Januari 2013 Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas tuduhan dugaan kasus Suap Impor Daging. Ia dijemput penyidik di kantor DPP PKS dan tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/1/2013) sekitar pukul 00.00 WIB. KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka atas dugaan bersama-sama menerima suap dari PT Indoguna Utama terkait kebijakan impor daging sapi. Selain Luthfi, KPK menetapkan Ahmad Fathani sebagai tersangka atas dugaan perbuatan yang sama. KPK juga menetapkan dua Direktur PT Indoguna, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi sebagai tersangka pemberian suap. Penetapan Luthfi sebagai tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Selasa (29/1/2013) malam di Hotel Le Meridien dan di kawasan Cawang, Jakarta.

Dari situ, KPK menahan empat orang, yakni Ahmad, Arya, Juard, dan seorang perempuan bernama Maharani. Bersamaan dengan penangkapan tersebut, KPK menyita uang Rp 1 miliar yang disimpan dalam kantung plastik dan koper. Keempatnya lalu diperiksa seharian di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Sedangkan, Maharani sendiri telah dibebaskan Kamis, pukul 02.10, karena tidak terbukti terlibat kasus suap .Melalui proses gelar perkara, KPK menyimpulkan ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Luthfi sebagai tersangka. Informasi dari KPK menyebutkan, uang yang dijanjikan PT Indoguna terkait kebijakan impor daging sapi ini mencapai Rp 40 miliar. Adapun uang Rp 1 miliar yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, diduga hanya uang muka. (Kompas.com)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjajanto mengatakan pihaknya sudah mengantongi bukti penggunaan pengaruh oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dalam proses penerbitan izin impor daging sapi.

Meski bukan anggota Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Luthfi memanfaatkan pengaruhnya di Kementerian Pertanian untuk menggolkan izin impor daging. “Saya lupa istilahnya, tapi semacam menjual otoritas,” ujarnya, di KPK, Kamis, 31 Januari 2013.

Menurut Bambang, untuk memanfaatkan pengaruh tidak harus punya kewenangan. Namun, pengaruh bisa dipakai untuk mempengaruhi. Dia menegaskan, “Ini tidak menduga-duga, kami mempunyai buktinya.”

Bambang memastikan uang suap Rp 1 miliar yang disita KPK pada Selasa lalu terkait dengan izin impor.

Bambang enggan mengatakan kepada siapa sebenarnya uang ini akan diarahkan. “Itu kan berkaitan dengan impor. Jadi pasti ke arah sana. Cuma kan saya enggak bisa bilang detailnya. Kira-kira ke arah mana, berkaitan dengan perizinan,” katanya. (Tempo.Co/Apa Bukti Luthfi Hasan Terlibat ini jawaban KPK)

Analisa Hukum

Tersangka adalah se4orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 butir 14 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 butir 5 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP)

Penetapan tersangka yang dilakukan kurang dari satu hari alias 1 X 24 Jam oleh KPK, jelas Cacat Hukum dan tidak beralasan. Karena sebelum ditetapkan seseorang sebagai tersangka seharusnya dilakukan penyelidikan terlebih dahulu yakni mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana baru kemudian bisa meningkat ke penyidikan baru ke penetapan tersangka setelahnya.

Ditetapkannya Ahmad Fathoni (AF) bersama dengan Gadis yang bernama Maharani sebagai bentuk Gratifikasi Sex Ujarnya. Juga ditetapkannnya dua Direktur PT Indoguna, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi sebagai tersangka pemberian suap. Sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan LHI sebagai tersangka.

Sebelumnya mari kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan Gratifikasi. Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Menurut Pasal 12 UU TIPIKOR Gratifikasi berlaku untuk pegawai negeri, Penyelenggara Negara atau Advokat yang ditunjuk untuk mewakili dalam siding pengadilan.

Apakah dalam hal ini AF sebagai Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau Advokat yang ditunjuk untuk mewakili dalam persidangan dalam pengadilan. Jika tidak jelas bukanlah ini termasuk dalam kategori gratifikasi

Dalam Proses Penetapan tersangka di Penyidikan seharusnya ditentukan terlebih dahulu minimal dua alat bukti yang ada sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Alat bukti yang sah;

a. Keterangan Saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

Jika uang satu milyar, bisa dikatakan sebagai bukti petunjuk, maka untuk AF dan direktur PT. Indraguna dikatakan sebagai saksi, maka alangkah mudahnya seseorang nantinya dalam menuduh atau menyangka kepada seseorang yang tidak tahu apa-apa terlibat didalamnya.

Kemudian sebelum dikatakan uang satu milyar tersebut dikatakan untuk digunakan dalam suap Impor daging dengan tertuju LHI, adakah buktinya bahwa memang itu ditujukan untuk LHI? Bukti berupa informasi yang terkait, baik berupa SMS, telephone, atau yang lainnya mengingat KPK diberikan kewenangan untuk melakukan sebuah penyadapan sesuai dengan pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, ini dulu yang dibuktikan apakah benar uang ini ditujukan kepada LHI sebagai Suap. Jika ini terbukti benar maka dapat dikatakan sebagai satu alat bukti.

Jika dikatakan bahwa AF adalah orang terdekat atau bisa dikatakan Asisten dari LHI adakah bukti berupa bukti surat, dokumen elektronik (Foto), atau rekaman yang menyatakan bahwa AF adalah orang dekat dari LHI. Jika tidak maka siapapun bisa mengatakan bahwa saya adalah orang dekat LHI dengan tujuan memfitnah atau melakukan pembunuhan karakter orang lain untuk tujuan tertentu.

LHI berada di komisi pertahanan keamanan, sedangkan masalah Impor sapi berada dalam lingkungan komisi pertanian, menurut Wakil ketua KPK yang berinisial BW menyatakan bahwa LHI memang tidak memiliki kewenangan, tapi dia Luthfi memanfaatkan pengaruhnya di Kementerian Pertanian untuk menggolkan izin impor daging. Dalam UU TIPIKOR tidak dikatakan istilah pengaruh, yang dikatakan korupsi adalah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya dirinya atau orang lain. Jelas hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana, dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Atau yang disebut sebagai asas legalitas dalam hukum pidana yang dalam bahasa latin disebut “nulla poena sine lege.” (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang). (Scahfmaster, Hukum Pidana, hal.5)

Bambang memastikan uang suap Rp 1 miliar yang disita KPK pada Selasa lalu terkait dengan izin impor. “Itu kan berkaitan dengan impor. Jadi pasti ke arah sana. Cuma kan saya enggak bisa bilang detailnya. Kira-kira ke arah mana, berkaitan dengan perizinan,”

Sebuah pertanyaan, pasti kearah sana, kearah mana? Apa yang dilakukan oleh KPK ini jelas merupakan sebuah asumsi yang belum tentu benar, tidak bersandar pada asas praduga tak bersalah (“Presumption of Innocence”)

Kesimpulan:

1. Apa yang dilakukan oleh KPK dengan menetapkan tersangka sebelum dilakukan sebuah penyelidikan, yang kemudian meningkat ke penyidikan jelas salah, KPK dalam mengambil Prosedur tak sesuai dengan langkah hukum yang ada berdasarkan KUHAP.

2. Apa yang dinyatakan KPK sebagai alat bukti untuk menetapkan LHI sebagai tersangka, jelas tidak bisa dikatakan alat bukti. Pertama KPK harus memastikan uang satu milyar yang berada dalam plastic bersamaan dengan ditangkap tangan tersangka AF adalah benar-benar ditujukan kepada LHI.

3. Apa yang disampaikan oleh wakil ketua KPK mengenai LHI memiliki pengaruh meskipun tidak memiliki kewenangan jelas ini cacat hukum. Sebesar apapun pengaruh jika yang dipengaruhi tidak menyalahgunaan kewenangannya pasti tidak akan terjadi, karena yang disebut dalam UU TIPIKOR adalah penyalahgunaan kewenangan bukan penyalahgunaan pengaruh.

Mohamad Aulia Syifa

Tentang Mohamad Aulia Syifa

Mahasiswa Fakultas Hukum UMJ dan Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [Profil Selengkapnya]

Redaktur: Lurita Putri Permatasari

Topik:

Keyword: , , , , , , , , , , , ,


Beri Nilai Naskah Ini:

Nilai 1Nilai 2Nilai 3Nilai 4Nilai 5Nilai 6Nilai 7Nilai 8Nilai 9Nilai 10 (41 orang menilai, rata-rata: 9,24 dalam skala 10)
Loading...Loading...


Akses http://m.dakwatuna.com/ dimana saja melalui ponsel atau smartphone Anda.
Iklan negatif? Laporkan!
  • http://twitter.com/tyoman Lukman Sulistyo

    ayo pakar hukum kader-kader PKS berpadulah kalian utk beradu cerdik dgn para pembuat onar.

  • http://profile.yahoo.com/TZBCUCDJAMVVONNIV4ZTHTLYCU hermawan

    Inilah fase ujian terberat tahapan kemenangan Mihwar Siyasi menuju Mihwar Dauli, Allah SWT benar-benar memperpendek fase perubahan tersebut. Berbagai peristiwa di dunia saat ini, telah menggambarkan kekuasaan Allah sebenar-benarnya, terjungkalnya beberapa kekuasaan tirani di Jazirah Arab dilur prediksi. Kemenangan Islam telah ditampakkan, tinggal apakah PKS termasuk gerbong besar kemenangan tersebut, atau akan terjerambab kedalam lumpur kenistaan.

    Terkait kasus ini jika terbukti:
    – PKS sudah pasti akan hancur tak tersisa, mungkin kader dengan jumlah
    600-ribuan itu akan bertahan, tapi simpatisan sudah pasti akan lenyap.
    Seandainya kader tetap terikat dengan oganisasi, tapi pasti akan pasif, minder
    dan tidak punya keberanian diri sebagai penggerak pergerakan. Shg sudah
    pasti lambat laun Partai ini akan mati, termasuk juga pergerakan
    dibelakangnya. Jika PKS tetap berdiri harus siap menjadi PaSaKom(Partai
    Satu Koma) atau Partai Gurem, dan PKS akan menanggung beban cercaan
    seumur hidupnya alias tak tahu malu.

    Karena LHI tidak mungkin berdiri sendiri karena tidak punya wewenang terkait motif permasalahnnya, sehingga pasti akan melibatkan unsur pimpinan PKS yang lain terutama Mentan sehingga bukti kebobrokan pusaran kepemimpinan PKS tidak bisa dielakkan.

    tapi jika tidak terbukti:
    – KPK akan kehilangan kepercayaan dan terbukti melakukan konspirasi
    kekuasaan dan arogansi. Masyarakat akan lebih mempercayai PKS
    dibandingkan KPK, dan mungkin serahkan saja pemberantasan korupsi ini ke
    Kader PKS. Dari sini PKS akan benar-benar menjadi Rising-Star yang
    memberikan loncatan besar dari kemandegan-nya, dan akan mendapatkan
    simpati luar biasa bagi publik. Publik akan memberikan kepercayaan
    sepenuhnya kepada Partai bahkan dengan berbagai berita miring terkait
    partai sudah pasti akan dinilai sebagai kebohongan apabila terkait
    partai ini. Disinilah skenario besar Allah untuk membuktikan bahwasanya partai dan jamaah ini dibawah naungan Rahmatnya dan telah didekatkan kemenangan baginya.

    Sehingga PKS harus bersiap untuk diaulat menduduki puncak kepemimpinan Negara ini dalam waktu yang sangat dekat.
    Wallahu a’lam, Hasbunallahu Wa Ni’mal Wakil Ni’mal Maula Wa Ni’ma Nasir…)II(.

  • oreen

    Kejanggalan-kejanggalan yang seharusnya masyarakat udah bisa lihat…kalo mereka jeli…sayangnya masyarakat terlanjur dicekoki suapan media lain, yang menutupi kejanggalan ini…lalu pada akhirnya memilih untuk menghujat tanpa meneliti lebih dulu…terlalu membudaya dalam “main hakim sendiri” sih…

  • http://www.facebook.com/abu.azra.7 Abu Azra

    Dulu rame2 orang menghakimi “PENGADILAN ” karena ketidakadilannya lantaran meghakimi seorang nenek tua yang hanya mencuri beberapa buah coklat yang ternyata sang nenek mencuri karena lapar akibat kemiskinanya .. . dan sekarang masyarakat pun ramai2 menghakimi seseorang yang hanya baru DIDUGA akan menerima SUAP yang dengan sangat nyata dan jelas itu belum terjadi lantas mengapa masyarakat harus menghakimi seolah2 Bersalah. padahal undang ndang kita saja mengenal asas hukum “PRADUGA TAK BERSALAH” atau bahasa islamnya “HUSNUDHZON” lantas pertanyaanya sekarang adalah Siapakah yang akan memberikan Rasa KEADILAN itu ???? “PENGADILAN” ataukah “MASYARAKATNYA”
    INILAH NEGRI KITA …NEGRI YANG ANEH

    HASBUNALLAH WA NI’MAL WAKIL NI’MAL MAULA WA NI’MAN NASHIR….

  • delsis

    lha wong, praduga tak bersalah sudah diganti sama = sudah pasti salah…
    jadi gimana apa musti dilepas lagi, nanti kpknya tambah malu….
    iya…mas bambang..

Iklan negatif? Laporkan!
95 queries in 1,971 seconds.