Topic Archives: Pemberhentian Fahri Hamzah

dakwatuna.com. Jakarta, Merespon surat DPP PKS tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Fahri Hamzah, Pimpinan DPR telah selesai membahasnya dalam Rapat Pimpinan hari, Senin, 25 April 2016. Dalam pembahasan tersebut hadir pula Fahri Hamzah sebagai salah satu peserta rapat. Dalam pembahasan ini Pimpinan DPR sepakat untuk membentuk tim analisa hukum …

Pemecatan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah oleh Partai Keadilan Sejahtera mendapat sorotan dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie

Agar kader PKS tidak buta atau dibutakan oleh ketaatan, ketsiqahan, dan ketaklidan. Jika frekuensi keimanan masih sama, mungkin saja hati-hati masih saling terhubung. Jika tidak, beristighfarlah lalu minta bayan khusus. Agar PKS dan Qiyadahnya tidak menjadi thaghut bagi kadernya.

Dengan atau tanpa Fahri Hamzah maupun kader PKS lainnya yang mengalami "nasib" sama seperti beliau, kapal bernama PKS ini akan terus berlayar menuju dermaga yang dicita-citakannya. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan dipecatnya Fahri Hamzah lantas akan membuat nama PKS rusak dan hancur? Atau sebaliknya apakah dengan tidak dipecatnya Fahri Hamzah nama PKS akan membumbung setinggi langit? Jawabannya belum tentu bukan...? Saya rasa terlalu berlebihan jika ada yang beranggapan seperti itu. Maafkan jika tulisan saya ini dianggap salah, sekali lagi wallahu a'lam bishshawab...

Pengajuan nama Ledia Hanifa sebagai pengganti Fahri diputuskan dalam rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS.

dakwatuna.com – Fahri Hamzah, wakil ketua DPR-RI melakukan konferensi pers pada tanggal 4 April 2016, menyampaikan pandangannya tentang proses pemecatan PKS terhadap dirinya. Video konferensi pers ini diunggah akun Bintu Zaen ke youtube.com pada tanggal 5 April 2016 dalam dua part. Sampai berita diturunkan video tersebut sudah ditonton oleh 10 …

Melalui kuasa hukumnya, Mujahid A Latief, Fahri menyelesaikan proses registrasi gugatannya pukul 11.00 hingga 15.30 WIB.

Bila Fahri Hamzah akan mengajukan gugatan hukum, DPP PKS sudah siap untuk menghadapi gugatan hukum tersebut.

Lebih lanjut Fahri menambahkan, bahwa hasil keputusan Majelis Tahkim PKS terhadap dirinya tidak sah.