Topic Archives: Kudeta Militer di Mesir

Gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) melalui salah satu akunnya di Twitter menyatakan bahwa IM selalu dianggap menjadi duri (hambatan) bagi setiap diktator di Mesir.

Gerakan 6 April mengomentari wawancara tokoh utama kudeta militer Mesir, Abdul Fatah As-Sisi, dengan salah satu saluran TV Mesir pada Senin sore kemarin (5/5) waktu setempat.

Salah seorang anggota Majlis Dakwah Salafiah Mesir, Syaikh Said Abdul Azhim, memfatwakan bahwa shalat istikharah yang dilakukan pimpinan Dakwah Salafiah dan Partai An-Nur sebelum mengumumkan dukungan untuk As-Sisi menjadi presiden tidak sah dan haram.

Militer Libya secara tegas membantah isu keberadaan Tentara Mesir Merdeka (Al-Jaisy Al-Masry Al-Hurr) di dalam wilayah Libya.

Para pendukung demokrasi dan penentang kudeta militer terhadap Presiden Mursi kembali melakukan aksi unjuk rasa di Cairo dan berbagai daerah lainnya di Mesir dengan mengusung tema “Pernikahan Mesir dengan AS Bathil” (Zawaj Misr min Amriika Baathil).

Salah seorang pejabat di Kementerian Perminyakan Mesir menyatakan bahwa pemerintah kudeta telah memperoleh BBM dan gas siap pakai dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi senilai 2 miliar dolar AS sejak Januari-April 2014.

Seperti orang kalap, Pengadilan Pidana Minia, yang diketuai hakim sadis Said Yusuf Shabri, kembali menggemparkan dunia hukum dengan menjatuhkan hukuman mati secara massal kepada 683 orang pendukung demokrasi, termasuk di antaranya Mursyid ‘Am Ikhwanul Muslimin, Prof. Muhammad Badie.

Sekjen Ikhwanul Muslimin (IM), Prof. Dr. Mahmud Husein, dalam rilisnya (25/4) menyebutkan bahwa sejumlah media di Mesir telah menyebarkan kebohongan tentang IM dan aktivisnya, baik di Mesir atau luar Mesir, yang telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan asas jamaah.

Pemakaman seorang muslimah di Provinsi Fayoum yang tewas akibat peluru aparat diiringi lautan manusia penentang kudeta junta militer di Mesir.

LSM internasional penegakan HAM, Human Rights Watch (HRW), menyatakan bahwa Mesir mengalami ‘bencana kemanusiaan’ setelah melihat buruknya pelanggaran HAM di negara tersebut setelah kudeta yang dilakukan junta militer.