Arsip Kata Kunci: masyarakat

Masyarakat meminta kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diperkuat, termasuk dengan memiliki pos anggaran sendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diharapkan dengan KPI yang kuat secara kewenangan, tayangan di lembaga penyiaran dapat tampil lebih beradab.

Malam itu, Selasa, 24/12, warga siriawan, Kec. Batu Aji, Sekupang, Batam menjadi saksi kepedulian dan keberpihakan serta konsistensi aleg aleg PKS memperjuangkan kepentingan rakyat. Beragam permasalahan yang melilit, keluhan, aspirasi dan harapan masyarakat diselesaikan dan didengarkan oleh Aleg-aleg PKS dari daerah pemilihan kota Batam, Provinsi Riau.

Dikutip dari PressTv, Rabu (19/12), 78 persen dari 1002 responden yang mengikuti survei menyatakan dukungannya pada kemerdekaan Palestina. Sementara itu, 15 persen responden menyatakan tidak tahu dan hanya tujuh persen yang menolak merdeka Palestina.

Tanggal 22 Desember, hari yang bagi bangsa Indonesia diperingati sebagai hari Ibu. Masyarakat memperingatinya dengan berbagai macam acara, yang intinya ingin memberikan kebahagiaan dan memuliakan seorang ibu. Meski, tentu saja, kewajiban membahagiakan dan memuliakan ibu bukan hanya dilakukan satu hari saja pada hari tersebut, tetapi sepanjang masa, sepanjang ruh masih ada di dalam jasad ini.

Hari Ibu mempunyai sejarah yang berbeda untuk setiap negara dan tanggal pelaksanaannya pun berbeda. Di Bangladesh, Hari Ibu diselenggarakan pada minggu kedua bulan Mei. Beberapa ibu diberi “Ratnagarwa Ma Award“ yang ditujukan untuk mengakui seorang ibu dan peran penting yang mereka mainkan di masyarakat Bangladesh.

Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan (Aher), meminta kepada Bupati Garut, Aceng HM Fikri, agar lebih mengedepankan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Garut. "Sampai hari ini saya belum mendapatkan surat dari Mendagri soal Aceng. Apapun keputusan Mendagri, Bupati Aceng harus mempertimbangkan dan mentaatinya," kata Ahmad Heryawan, di Bandung, Rabu (12/12).

Pada akhir tahun 80an, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita seorang anak berusia 14 tahun yang membunuh temannya setelah ia menonton film kehidupan bebas. Kasus tersebut mendorong pemerintah untuk membuat UU Perlindungan Anak. Di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan tayangan yang positif, jauh dari konten negatif seperti kekerasan, pornoaksi, mistis, dll.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau akrab disapa Aher berpendapat bahwa tindakan Bupati Garut Aceng HM Fikri yang menikahi gadis berusia 18 tahun asal Limbangan, Garut, yang hanya berumur empat hari, dari sisi etika tidak patut dilakukan seorang pejabat publik.

“Kami butuh bukti, bukan janji". Kalimat ini sudah menjadi ruh masyarakat yang akan memilih pemimpinnya. Baik pemilu nasional, daerah, dan bahkan kampus sekalipun meneriakkan slogan yang sama. Masyarakat menjadikan kalimat ini menjadi petisi kepada para calon pemimpin, bahwa mereka akan dituntut untuk bekerja tidak sekadar retorika. Kali ini saya akan berbicara untuk lingkup kampus, yaitu pemira (pemilihan raya). Mahasiswa sebagai kaum minoritas yang diberikan fasilitas mewah (disubsidi oleh rakyat) oleh masyarakat selalu menjadi bahan yang menarik untuk dikaji dan di diskusikan.

Mata lahir atas kesadaran masyarakat terhadap hak anak untuk menghindarkan mereka dari konten negatif media massa maupun sosial media seperti yang terangkum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Anak. Anak merupakan peniru paling ulung, saat ini mereka dijejali tayangan-tayangan berupa pornografi, mistis, kekerasan, dll.