Arsip Kata Kunci: masalah

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai iklim Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dimotori Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah tidak sehat. Menurut dia, banyak sekali program kementerian yang tertunda mengingat para pembantu presiden tidak berani mengambil risiko.

Kami menyadari dengan sepenuh hati, bahwa sebelum kami mempersiapkan diri dengan perbekalan yang terbaik guna menempuh jalan dakwah ini, kami harus mengetahui problematika apa saja yang akan kami hadapi. Di dalam buku ini kami akan mencoba mengupas berbagai problematika yang dihadapi dakwah sekolah, selain itu juga kami akan menawarkan beberapa solusi untuk menyelesaikan bermacam problematika yang terjadi dalam lingkup dakwah sekolah, sekaligus kami akan mencoba memberikan gambaran tentang alur umum pembinaan dakwah sekolah beserta beberapa kelengkapan-kelengkapannya sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan yang berjuang melalui dakwah sekolah.

Secara tegas, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menolak wacana tes keperawanan. "Saya harus menolak. Wacana itu hanya upaya instan karena tidak menyelesaikan masalah, lebih kasarnya hanya kepentingan proyek," kata Rohmani di Jakarta, Rabu (29/9).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap Persatuan Islam sebuah organisasi masyarakat dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan sosial. "Mari kita saling merapatkan barisan memecahkan berbagai masalah keagamaan dan sosial," kata Heryawan, saat memberikan sambutan pada pembukaan Muktamar Persis ke-XIV di Tasikmalaya, Sabtu.

Desakan sebagian pihak agar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan No 9 2006 agar direvisi dinilai Majelis Ulama Indonesia tak akan menyelasaikan persoalan terkait polemik pendirian rumah ibadah.

Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang kerukunan beragama dinilai perlu ditingkatkan menjadi undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap dan bukannya malahan dicabut. "Pencabutan PBM tidak menyelesaikan masalah, bahkan perlu ditingkatkan menjadi undang-undang," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan di Jakarta, Kamis.

Perdana menteri Palestina, Ismail Haniyah menyebutkan, prioritas utama dewan ulama adalah melindungi aqidah, pola fikir dan kepribadian bangsa Palestina. Disamping melindungi hak-hak dan prinsip mereka. Pernyataan ini diungkapkan, Haniyah saat menghadiri acara buka bersama yang diadakan dewan ulama Palestina, Senin (6/9) di Gaza.

Rancangan Undang-undang revisi atas Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang zakat akan mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut Ketua Umum Badan Zakat Nasional, Didin Hafidhuddin, ada tiga poin pokok yang terangkum dalam RUU tersebut yaitu penataan kelembagaan, intensif zakat pengurang pajak, dan sanksi administratif,

"Saya rasa bukan itu (SKB) yang bermasalah. Tapi bagaimana setiap daerah ini lebih melihat persoalan dengan lebih cepat, dan mengambil tindakan," katanya di Jakarta, Kamis, ditemui setelah sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

"Tidak ada persoalan dengan ESQ, karena yang dilakukan ternyata banyak memberi manfaat bagi kemajuan umat," katanya setelah menghadiri jumpa pers pameran kebudayaan muslim China di Kementerian Agama (Kemag), Jakarta, Selasa.