Arsip Kata Kunci: ibadah

Walikota Bekasi Mochtar Mohamad menegaskan, dari hasil rapat dengan berbagai unsur termasuk FKUB, DPRD, HKBP, Polres dan Kodim telah disetujui penggunaan eks gedung OPP di Jalan Khairil Anwar sebagai tempat ibadah sementara. "Pihak HKBP sudah menyetujui penggunaan gedung OPP untuk peribadatan sementara sesuai yang kita tawarkan," ujar Wali Kota, di Bekasi, Senin.

Terkait dengan pendirian tempat ibadah, di mana ditetapkan selain memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, maka pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus, yakni didukung 90 orang dengan kartu tanda penduduknya disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.

Jemaat HKBP Pondok Timur Indah, Ciketing, Mustika Jaya, Minggu pagi tetap berniat melakukan ibadah di lahan mereka walau aparat pemerintah daerah meminta mereka pindah. Hingga pukul 9.30 WIB, perwakilan gereja Huria Kristen Batak Protestan itu masih bernegosiasi dengan wakil dari Pemda Kota Bekasi. Jemaat gereja terus berdatangan dan langsung masuk ke bangunan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan kepala daerah--bupati dan wali kota--terkait dengan perannya dalam menyelesaikan perselisihan pendirian rumah ibadah. Gamawan menegaskan di Jakarta, Jumat, merujuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, bupati dan wali kota berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan akibat pendirian rumah ibadah.

Sementara itu, Ketua DPP FPI, Bidang Advokasi, Munarman mengatakan akan melaporkan hari ini (Jumat) soal pemalsuan tanda tangan ini ke Polres Metro Bekasi. "Polri belum memproses dan yang ada malah melepas seseorang yang memegang pisau setelah mengaku sebagai pedagang sayur," kata Munarman. Orang yang memegang pisau menurut Ketua DPP FPI tersebut berinisial MP.

Kontroversi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, masih terus berlangsung, arahan bahwa SKB tersebut harus direvisi semakin menguat. Namun Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Wan Abubakar menilai bahwa SKB tersebut sudah tepat dan tidak perlu direvisi.

''Idealnya peraturan tersebut dibentuk atas kesepakatan antarumat beragama. PBM itu tidak perlu dicabut, tapi dilakukan revisi saja,'' ujar Din yang ditemui usai memberikan tausiyahnya dalam acara silaturahmi Muhammadiyah Jawa Barat di Masjid Al Mujahidin, Bandung, Jumat (17/9).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi, DPRD Kabupaten Malang Susianto, Kamis, mengatakan, penggratisan tersebut merupakan permintaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang, yang meminta keringanan retribusi perizinan IMB untuk pembangunan tempat ibadah kepada anggota dewan.

dakwatuna.com – Jakarta. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pemerintah belum berniat merevisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 yang antara lain mengatur tentang pendirian rumah ibadah. “Belum. Saya tidak mengatakan itu. Kita hanya sedang mempelajari terhadap masukan-masukan,” kata Gamawan ketika ditemui setelah …

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, bangsa ini sangat beragam baik dari segi suku, agama dan ras sehingga perlu ada sikap saling menghargai kebhinekaan tersebut dengan cara mengikuti aturan yang ada. "Tanpa mengikuti aturan, semua pihak bisa bertindak sesukanya, maka yang muncul adalah kekacauan," kata Marzuki di Jakarta, Rabu.