Arsip Kata Kunci: BBM

Anggota Komisi IX DPR RI, Herlini Amran, menilai perjuangan para buruh untuk meningkatkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) beberapa waktu lalu bakal sia-sia karena disambut dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April mendatang. Padahal, upaya para buruh agar UMK dinaikkan itu semata-mata demi mendapatkan upah layak untuk hidup.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengirim surat kepada Presiden SBY terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Intinya PKS masih menolak kenaikan harga BBM. Dalam suratnya ke Presiden, Sekjen PKS menjelaskan, PKS menawarkan beberapa solusi menghemat anggaran pemerintah selain menaikkan harga BBM. Solusi tersebut diantaranya adalah penghematan belanja pegawai pemerintah, pemanfaatan dana sisa lebih pembiayaan (Silpa), dan efisiensi serapan anggaran.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan Presiden SBY yang mengeluh karena mendapat ancaman. PKS menilai itu tidak patut. Bagi PKS, seharusnya rakyatlah yang mengeluh ke pemimpinnya. Apalagi, jelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada april 2012 mendatang. "Saya sendiri sudah tidak bisa berkomentar banyak. Saya sangat galau. Seharusnya rakyat yang curhat, malah ini sebaliknya," ujar Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsy.

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) per tanggal 1 April 2012 dari Rp.4.500,- menjadi Rp.6.000,- akan menggerus kesejahteraan petani. Padahal baru saja pemerintah melalui Inpres No 3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras dimana pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras tahun 2012 menjadi Rp.6.600,- dibanding harga sebelumnya (2009) sebesar Rp.5.060,-.

Setelah melaksanakan serangkaian aksi di berbagai daerah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melanjutkan aksinya di Kota Jakarta, hari Jum’at (16/3). Berdasarkan rilis yang diterima redaksi, aksi ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat KAMMI tentang penolakan kenaikan harga BBM.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengaku tak mempermasalahkan keberadaan Wakil Presiden Boediono dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setbag) pada Minggu malam kemarin. Namun yang terpenting PKS menyakini jika sikapnya masih tetap menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut. "Saya kira, di Setgab pak Boediono yang pimpin tidak masalah dan sampai saat ini PKS masih bertahan (menolak kenaikan BBM)," ujar Anis disela-sela Rakornas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2012).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menolak keinginan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan TDL bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah beban subsidi yang semakin membengkak.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa pihaknya membantah mengeluarkan fatwa haram bagi masyarakat mampu untuk membeli bensin premium. Menurut Asrorun mengatakan fatwa premium haram dibeli masyarakat mampu itu, hanya sebuah gosip atau isu dan fatwa itu juga tidak pernah dibahas di Komisi Fatwa MUI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan belum ada fatwa MUI hingga saat ini tentang BBM bersubsidi. "Sampai saat ini tidak ada fatwa itu, pasti. Yang akan datang belum tahu karena MUI belum pernah membahas dan belum ada yang meminta," kata Sekum MUI Pusat Ichwansam, saat dihubungi, Senin (4/7) petang.

Rais Syuriah PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah membatalkan fatwa haram untuk BBM bersubsidi bagi orang kaya. "MUI nggak jadi membuat fatwa itu, karena fatwa itu nggak proporsional. Domain MUI itu fiqih, sedangkan BBM bersubsidi itu kebijakan yang menjadi domain pemerintah," katanya di Surabaya, Senin (4/7).